Oleh: Bayu Prasetyo
BALI TRIBUNE - Dalam laporan pembangunan dunia 2018 bertema "Belajar untuk Menyadari Janji Pendidikan", Bank Dunia mencatat kendati sejumlah negara mencapai hasil yang lambat dalam bidang pendidikan, namun Indonesia meraih pencapaian dalam Program untuk Penilaian Pelajar Internasional (PISA) pada 10-15 tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi sektor pendidikan di Indonesia pun dalam laporan itu dinilai masih besar.
Lembaga tersebut menyatakan berdasarkan urutan PISA, Indonesia akan mencapai nilai rata-rata di bidang matematika di antara negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 48 tahun berikutnya. Pun dengan tingkat membaca yaitu pada 73 tahun ke depan.
Namun ada negara-negara lain yang masih lebih lama untuk mencapainya ketimbang Indonesia, seperti Brazil yang membutuhkan setidaknya 260 tahun untuk mencapai nilai rata-rata kemampuan menulis di antara negara-negara OECD.
Sementara Tunisia membutuhkan lebih dari 180 tahun untuk mencapai nilai rata-rata di bidang matematika di antara negara-negara OECD. Selain itu, laporan Bank Dunia memaparkan upaya pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas pengajar dengan menaikkan gaji guru bersertifikasi dinilai kurang efektif karena dipengaruhi faktor politis dalam proses sertifikasi.
Sementara itu, setelah hampir empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin negeri dengan terus membangun infrastruktur fisik seperti akses jalan, jalan kereta, pelabuhan, bandara, serta waduk atau embung dan irigasi di daerah-daerah, pemerintah juga mulai mengalihkan fokus kepada peningkatan pendidikan.
Presiden dalam pidato-pidatonya beberapa akhir belakangan mengingatkan kepada para menteri untuk bekerja sama membangun kualitas dumber daya manusia Bangsa. Infrastruktur fisik yang terbangun hanya akan sia-sia jika tidak didukung oleh masyarakat madani yang bernorma dan berbudi pekerti.
"Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan dalam kita berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain," kata Presiden Jokowi saat sambutan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis (15/3).
Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, beberapa arahan disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu baik pemerataan akses maupun peningkatan kualitas pendidikan, hingga penyesuaian pendidikan kejuruan dan saluran kerjanya.
Pemerintah juga akan mencarikan jalan pembangunan bagi sistem pendidikan di pondok pesantren di daerah-daerah. "Kita ingin dalam investasi besar yang kedua nantinya, ini semua bergerak bersama-sama baik di Kementerian Dikti, Kemendikbud, perubahan-perubahan yang mendasar di Kementerian Agama, terutama yang berkaitan dengan pendidikan di pondok pesantren kita," ujar Presiden.
Selain dari sisi pengajar serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, Jokowi juga menggagas perbankan untuk dapat membantu meningkatkan kualitas SDM melalui kredit pendidikan. Presiden menilai kredit pendidikan (student loan) yang telah diterapkan beberapa negara termasuk negeri Paman Sam dapat membantu investasi kualitas SDM Indonesia.
Di AS sendiri, bahkan jumlah kredit pendidikan memiliki angka yang lebih tinggi dari nominal kredit konsumsi. Pada 2016, pinjaman bagi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan pendidikan tinggi di AS mencapai 1,4 triliun Dolar AS. "Ini juga salah satu, dalam rangka kita investasi di bidang SDM Indonesia. Supaya masyarakat semuanya bisa mengakses kepada pendidikan lewat kredit pendidikan," ujar Jokowi.
Menanggapi hal itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan kredit pendidikan berpotensi meningkatkan mutu SDM karena memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah akan memasukkan pembangunan SDM pada rencana kerja pemerintah (RKP) 2019.
Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menjelaskan tantangan pemberlakuan kredit pendidikan adalah pada pengembalian dana kredit. Menteri bercerita bagaimana saat kuliah dahulu tahun 1985, dia melunasi kewajiban dari kredit pendidikan.
Skema kerja sama pihak bank dengan universitas yang menahan ijazah atau sertifikat kelulusan juga dinilai Nasir tidak efektif. Pada saat itu banyak mahasiswa yang kabur begitu saja mengabaikan kewajiban dan membiarkan ijazahnya ditahan universitas atau bank pemberi pinjaman.
Untuk memperdalam gagasan kredit pendidikan itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, ujar Nasir, akan mendiskusikannya bersama dunia perbankan mengenai potensi dan tantangannya.
Tantangan yang juga masih dihadapi Indonesia dalam memeratakan pendidikan adalah kendala jarak dan medan yang susah dicapai terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Alokasi anggaran dari APBN kepada bidang pendidikan berjumlah besar. Dari tahun lalu, anggaran saat ini meningkat jadi 20 persen dari total APBN atau Rp444 triliun. Sementara pada 2017, pemerintah menganggarkan Rp426 triliun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan dana tersebut tidak saja untuk kementerian tetapi juga didistribusikan menjadi transfer daerah untuk pembangunan pendidikan.
Kendati demikian, upaya pembangunan sarana dan prasarana sekolah sebagai lembaga pendidikan diakui Muhadjir juga terkendala masalah jarak dan medan yang sulit dijangkau.
"Seperti di Papua itu antardistrik satu dengan lain, antarkabupaten itu semuanya tidak bisa dijangkau lewat darat. Seperti di Pegunungan Bintang itu ada 34 distrik dan yang bisa dilalui dengan darat hanya 5, sementara sisanya naik pesawat," kata Muhadjir.
Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pun menyiasatinya dengan membangun sekolah berasrama bagi masyarakat Papua dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi siswa siswi pelajar selagi pemerintah juga membangun infrastruktur akses jalan yang lebih baik di Bumi Cenderawasih.
Kemudian dalam membantu peningkatan kualitas SDM di daerah 3T, Muhadjir mengatakan kementerian akan mengangkat guru garis depan pada 2018 yang direncanakan 10 ribu orang dimana pada 2017 mengangkat hampir 7 ribu pengajar.
Seluruh sektor dalam kementerian diharuskan Presiden bersinergi. Pembangunan SDM akan sulit berjalan di daerah 3T jika sarana akses jalan untuk manusia itu sendiri masih buruk.
Kemajuan bangsa akan terasa berat untuk dicapai jika seluruh sektor tidak bersinergi. Pembangunan akses jalan bertujuan mempermudah pembangunan lembaga pendidikan, lalu lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas manusia yang akan membangun "jalan" lebih panjang lagi.
"Sehingga betul-betul ada sebuah perubahan besar dari infrastruktur, investasi di bidang infrastruktur. Kemudian masuk ke pekerjaan besar berikutnya, yaitu investasi di bidang SDM," tegas Jokowi tentang arah kebijakan negara.
