Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Asita Bali: Saatnya Kita Berkarya untuk Bali Bersih dan Lestari Kolaborasi Pariwisata Masa Depan

talk show
Bali Tribune / TALK SHOW - Sakira/Talkshow Bali Bersih dan Lestari Kolaborasi Pariwisata untuk Masa Depan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (4/6)

balitribune.co.id | Denpasar - Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali mendapatkan peran dalam percepatan pembangunan Bali yang ditunjuk oleh Gubernur Bali. Diantaranya yakni masuk Tim Pemantauan dan Pelaksanaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) serta Tim Pengawasan Orang Asing di Bali. Hal itu yang mendorong Asita Bali menghadirkan sejumlah narasumber saat  Sakira (Saatnya Kita Berkarya) atau Talkshow Bali Bersih dan Lestari Kolaborasi Pariwisata untuk Masa Depan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (4/6) yang diharapkan mampu memberikan solusi terkait Bali bersih dan lestari yang menjadi program mendesak Gubernur Bali. Sehingga diharapkan, masalah sampah dan kemacetan di Bali bisa diselesaikan dengan baik. 

Ketua Asita Bali yang juga Koordinator Tim Pemantauan dan Pelaksanaan PWA, I Putu Winastra mengatakan, Sakira adalah program kerja Asita Bali yang dicetuskan pada tahun 2020 saat Covid-19 tidak bisa ke mana-mana. "Makanya berinisiatif membuat acara ini. Karena kita sudah bisa beraktivitas diubah menjadi Saatnya Kita Berkarya. Bali bersih dan lestari yang menjadi program mendesak Gubernur Bali, terkait sampah dan kemacetan bisa diselesaikan dengan baik, tentunya perlu dukungan dari pelaku. Asita Bali banyak mendapat peran dalam percepatan pembangunan Bali ini. Kedepan secara bersama-sama saling menjaga, rukun dan bersatu," katanya.

Pada kesempatan tersebut Winastra mengatakan, di dalam percepatan pembangunan Bali ada Tim Pengawasan Perizinan yang koordinatornya adalah Wakil Ketua Umum DPP IHGMA, Yoga Iswara. "Seandainya menemukan usaha industri pariwisata yang belum berizin tapi beroperasi, harap dilaporkan ke tim yang dibentuk Gubernur Bali," tegasnya. 

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, Talkshow yang menghadirkan narasumber dari Bapenda Provinsi Bali, Ketua Badan Pengelola Sampah (BPS) Desa Adat Cemenggaon, Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini untuk mengajak pelaku pariwisata Bali bersatu berkarya dalam tindakan nyata demi menjaga warisan budaya dan alam Bali untuk generasi selanjutnya."Sakira ini komitmen Asita Bali untuk menghadirkan pariwisata bersih dan lestari," imbuh Winastra. 

Terkait pelaksanaan pungutan wisatawan asing (PWA) yang terjadi di lapangan ditemukan sejumlah kelemahan. "PWA belum berjalan secara optimal, kurang pengawasan, kelemahan data kedatangan wisatawan mancanegara di Bali per hari secara real-time, wisatawan merasa ribet karena mengisi banyak form setelah mendarat di bandara. Tidak ada kejelasan penggunaan PWA yang bisa diakses di aplikasi We Love Bali. Kelemahan-kelemahan ini akan kami sampaikan ke pak gubernur," jelasnya.

wartawan
YUE
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.