BALI TRIBUNE - Jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus menyusut di Kabupaten Badung. Data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) menyebut total guru bertatus PNS jenjang TK, SD dan SMP berjumlah 2974 guru. Untuk total guru kontrak ada 1200 orang guru baik tingkat, TK, SD, SMP Negeri dan sejenisnya. Dari jumlah tersebut rata-rata 70-80 guru pensiun tiap tahun. Sayangnya, purnabaktinya para “oemar bakrie” ini tidak langsung disiapkan pengganti oleh pemeritah. Pemkab Badung berdalih tidak bisa merekrut guru PNS lantaran terganjal formasi pengangkatan dari pusat.
Untuk mengatasi krisis guru ini, Pemkab Badung mengaku terpaksa mensiasati dengan mengangkat guru kontrak alias honor.
Kepala Disdikpora Badung, I Ketut Widia Astika menjelaskan, idealnya jumlah guru di Badung memang sangat kurang. “Iya, rata-rata per tahun ada sampai 70-80 orang guru PNS yang pensiun,” ujarnya, Selasa (24/4).
Untuk mengisi kekosongan guru tersebut, pihaknya terpaksa merekrut tenaga guru honor. “Untuk mengganti kekosongan kami menggunakan guru honorer,” kata Widia Astika.
Gaji guru honor ini dibayar menggunakan APBD Badung. Yakni dengan hitungan lama jam mengajar. Pada tahun 2018 ini, gaji guru kontrak sebesar Rp 125 ribu per jam. “Untuk digaji dihitung per jam mengajar. Jadi kalau mengajar penuh atau 24 jam per bulan tinggal 24 dikalikan Rp 125 ribu per bulan,” jelasnya.
Kok tidak mengangkat guru PNS? Mantan Kepala SMAN 1 Kuta Selatan ini mengaku tidak bisa mengangkat guru PNS lantaran pengangkatan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya mengaku sudah tiap tahun mengusulkan ke pusat agar mendapatkan tambahan guru PNS. “Saat ini hampir di seluruh Indonesia kekurangan guru PNS,” tukasnya.
