Mangupura, Bali Tribune
Kabupaten Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2015.
LHP BPK diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Dori Santosa, S.E., M.M dan diterima Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, S.Sos bersama Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta pada acara penyerahan LHP terhadap LKPD 2015 kepada Kabupaten/Kota se-Bali di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Kamis (2/6). Acara tersebut dihadiri Bupati/Walikota se-Bali dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali.
Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wabup. I Ketut Suiasa, Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti dan Kabag Aset dan Perlengkapan Daerah Badung I Wayan Puja. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Bali Dori Santoso menekankan bahwa, pemeriksaan yang telah dilakukan BPK ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Ditambahkan sesuai visi-misinya, BPK senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik melalui rekomendasi atas LHP. "Salah satu pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan laporan keuangan baik ditingkat pusat maupun di daerah yang menghasilkan opini dan rekomendasi terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Ditambahkan, dengan opini WTP yang diraih ini, menjadikan harapan masyarakat cukup besar untuk memperhatikan kinerja dari seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan bagi pemerintah daerah yang meraih opini WTP seyogyanya sudah bersih dari segala kesalahan. "Kami harapkan kepada Bupati/Walikota dan DPRD, hal ini menjadi catatan. Kerena harapan masyarakat cukup besar. Dengan opini WTP seyogyanya tidak ada lagi korupsi," tegasnya.
Sementara Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan, diraihnya opini WTP oleh Pemerintahan Kabupaten Badung ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemkab. Badung.
Untuk itu kedepan dengan opini ini artinya pemerintah tidak boleh melakukan hal-hal diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan WTP ini, Pemkab Badung juga akan memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sehingga jajaran pegawai Pemkab Badung dapat lebih meningkatkan pelayanan, yang muaranya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Badung.
