balitribune.co.id | Mangupura - Kementerian Keuangan RI memberikan apresiasi atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021. Apresiasi diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk plakat dan piagam penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Ini merupakan penghargaan WTP yang diraih 8 (delapan) kali berturut-turut sejak 2014 hingga tahun 2021. Prestasi ini didukung oleh peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pemerintah daerah serta komitmen tinggi Kepala Daerah dan seluruh jajaran, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terus dipertahankan.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima langsung Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Opini WTP LKPD Tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali di Ruang Tamu Bupati, Puspem Badung, Senin (17/10). Kanwil DJPb Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung serta keberhasilan penyaluran perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Dengan hal ini masyarakat Badung dapat segera menikmati manfaatnya.
Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kembali bergeraknya kegiatan pariwisata, diharapkan akan mempercepat peningkatan perekonomian Bali. Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kakanwil DJPb Bali Teguh Dwi Nugroho, Kepala KPPN Denpasar Iwan Teguh Setiawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Bapenda I Made Sutama, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini dan OPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Nyoman Giri Prasta mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung diberikan penghargaan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berupa Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Opini WTP LKPD Tahun 2021, sekaligus diberikan penghargaan karena Pemerintah Kabupaten Badung secara berturut-turut mendapatkan Opini WTP 8 (delapan) sejak 2014 sampai dengan tahun 2021.
Menurut Giri Prasta, Pemkab Badung taat asas, dan melaksanakan hal ini sesuai ketentuan yang berlaku. Maka komunikasi yang bersinergi dengan Forkopimda, dilakukan dengan baik serta meminta pertimbangan dan saran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat entry meeting. Begitu juga dengan Kejaksaan, karena Kejaksaan merupakan Pengacara Tata Usaha Negara, bisa diminta untuk pertimbangan hukum dan untuk mendapatkan bantuan hukum. Tujuannya adalah betul-betul terbuka dan transparan serta berjalan dengan baik.
“Astungkara hasilnya saat ini kami mendapat penghargaan, ini adalah salah satu penilaian pusat. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sebagai Bendahara ujung tombak bendahara Indonesia yang memberikan penghargaan kepada kami di Kabupaten Badung. Ini merupakan salah satu progress kinerja kita dengan baik dan ini bukan karena kehebatan serta kemampuan Giri Prasta sendiri tetapi ini merupakan hasil sebuah kerja tim, baik itu Sekda, Inspektorat, Keuangan, dan perangkat daerah lainnya, semua bergerak bersama-sama untuk Badung yang kita cintai,” ujarnya.
Sementara Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan, Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung.
“Kami mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan piagam penghargaan dan plakat kepada Pemkab Badung atas pencapaian Opini WTP LKPD Tahun 2021 yang ke-8 secara berturut-turut, dan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan ini Pemkab Badung telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, mentaati peraturan undang-undang, kecukupan pengungkapan dalam laporan dan juga melakukan pengendalian internal yang memadai. Kami berharap dengan momentum penghargaan ini, apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi, tujuan kita semua sama, dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Badung,” jelasnya.
