balitribune.co.id | Mangupura - Seringnya pasokan blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) habis dari pemerintah pusat, membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung kelimpungan.
Instansi ini pun berencana mengusulkan pengadaan blanko e-KTP bisa dilakukan di daerah. Sebab, pelayanan e-KTP di Badung sering terkendala karena jatah blanko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbatas.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Badung AA Ngurah Arimbawa, Senin (13/1/2020), menyatakan, pihaknya akan berangkat ke Jakarta tanggal 15 Januari 2020 nanti. Salah satu agenda ke Jakarta adalah untuk mengusulkan agar Badung diizinnya melakukan pengadaan blanko e-KTP langsung di daerah.
“Kami akan sampaikan usulan resmi supaya bisa daerah melakukan pengadaan blangko sendiri, sehingga bisa lebih cepat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Mantan Camat Kuta Utara ini mengakui pelayanan di Disdukcapil sendiri kerap terganggu. Sebab, ketersedian blangko kerap kosong.
“Memang bisa menggunakan surat keterangan (suket). Tapi kalau terlalu lama kan kasihan juga,” kata Arimbawa.
Ia pun berharap pengadaan blanko bisa dilakukan didaerah, sehingga masyarakat yang membutuhkan e-KTP lebih cepat dilayani. “Pengadaan di daerah biar lebih cepat dan mudah,” harapnya.
Untuk saat ini, Arimbawa bahkan menyebut blanko e-KTP sudah kosong sejak beberapa minggu lalu. “Kami juga akan laporkan perihal kosongnya stok blanko ini,” tukasnya.
wartawan
I Made Darna
Category
