BALI TRIBUNE - Komisi I DPRD Badung yang dikomando Wayan Suyasa, S.H., Rabu (14/11) kemarin, menggelar rapat kerja (Raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya untuk membahas rasionalisasi program OPD terkait rasionalisasi RAPBD Badung 2019 dari Rp 10,4 triliun menjadi hanya Rp 7,7 triliun. Selain Ketua Komisi I Wayan Suyasa, raker tersebut dihadiri sejumlah anggota seperti Made Ponda Wirawan, Made Subawa, Nyoman Ardana, serta Wayan Regep. Dari pihak OPD hadir antara lain Kepala BKPSDM Gede Wijaya, Kadis Catatan Sipil, Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi, Kasatpol PP IGAK Suryanegara. Sementara itu, Kadis BPMPTSP, Kadis Pariwisata serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diwakili masing-masing satu kabidnya. Menurut Suyasa, rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD dipastikan dilakukan terkait dengan rasionalisasi RAPBD 2019 dari sebelumnya Rp 10,4 triliun menjadi hanya Rp 7,7 triliun. Walau terjadi rasionalisasi, Suyasa meminta program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dipastikan tidak dirasionalisasi. “Program yang skala priorotasnya tinggi jangan sampai dirasionalisasi,” katanya. Hal senada dikemukakan anggota Komisi I Made Subawa dan Nyoman Ardana. Menurut keduanya, rasionalisasi merupakan jalan terbaik daripada memaksakan diri. Walau begitu, rasionalisasi dilakukan atas dasar kebersamaan. “Rasionalisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas,” tegasnya. Selanjutnya masing-masing OPD melaporkan anggaran dan program yang diajukan pada RAPBD 2019 termasuk program apa yang akan dipangkas. Kepala BKPSDM Gede Wijaya melaporkan, sudah ada ketentuan belanja pengembangan SDM aparatur 0,16 persen. Dengan ketentuan ini, belanja pengembangan SDM dari semula Rp16 miliar menjadi hanya Rp5,9 miliar. “Kami juga merasionalisasi kegiatan HUT Korpri yang nilainya sekitar Rp 600 juta,” katanya. Kepala Catatan Sipil Nyoman Soka melaporkan, semua program yang dirancang untuk 2019 merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pihaknya malah mengusulkan tambahan peralatan sesuai arahan Menpan RB berupa kursi disabilitas, sofa untuk menyusui,bed singlejuga untuk menyusui, penambahan kamera perekaman e-KTP, serta sound system di layanan publik. “Hal ini karena Capil Badung menjadi role model layanan publik,” kata Soka. Di bagian lain, Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi memaparkan, program yang diusulkannya senilai Rp 6 miliar lebih. Yang bisa dirasionalisasi berupa pengadaan 6 unit komputer senilai Rp 132 juta. Demikian juga di Satpol PP. Menurut Kasatpol PP Surya Negara,usulan proyek pada 2019 mencapai Rp 11,4 miliar. Rasionalisasi senilai Rp 2,4 miliar. Sementara dari BPM PTSP dilaporkan, usulan program sebelumnya mencapai Rp14 miliar turun menjadi Rp 10 miliar. Program ini merupakan prioritas terkait dengan perizinan dan nonperizinan. Khusus untuk Dinas Pariwisata, anggaran yang diajukan mencapai Rp90 miliar untuk 11 program dan 56 kegiatan. Program ini tak ada yang dirasionalisasi, termasuk rancangan 5 desa wisata dan promosi pariwisata ke luar negeri. Khusus di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dari Rp18,8 miliar mengalami rasionalisasi hanya Rp 1 miliar lebih. Semua usulan rasionalisasi tertulis tersebut diserahkan kepada Ketua Komisi I untuk selanjutnya dibahas di tingkat pimpinan Dewan. “Kami akan bahas di tingkat pimpinan sebelum RAPBD 2019 disahkan,” kata politisi Partai Golkar asal Penarungan tersebut.
