Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Bukan Tanah Tanpa Hukum

penulis
Bali Tribune / Drs. I Nengah Suardhana, M.Pd.

balitribune.co.id | Saatnya Tegas Menertibkan Perilaku dan Bisnis Orang Asing. Bali dikenal dunia karena keramahan masyarakatnya, keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi toleransi. Pintu Bali selalu terbuka bagi wisatawan, investor, dan masyarakat internasional yang ingin berkunjung, bekerja, maupun berusaha sesuai ketentuan hukum Indonesia. Namun, keterbukaan tersebut jangan sampai disalahartikan sebagai kebebasan untuk bertindak semaunya. Bali bukan tanah tanpa hukum!

Belakangan ini, semakin banyak keluhan masyarakat mengenai perilaku sebagian orang asing yang dinilai telah melewati batas kewajaran. Di jalan raya, ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ada pula pengendara yang mengabaikan keselamatan dengan membonceng tiga orang tanpa perlengkapan keselamatan yang semestinya. Tidak sedikit pula yang berkendara tanpa memperhatikan kepantasan berpakaian dan etika di ruang publik.

Pertanyaannya, apakah aturan lalu lintas di Bali hanya berlaku bagi masyarakat lokal? Mengapa pelanggaran yang dilakukan orang asing seolah-olah masih dapat ditemukan berulang kali? Apakah pengawasan sudah berjalan efektif? Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa warga asing memiliki perlakuan khusus di hadapan hukum.

Trotoar bukan jalur sepeda motor. Jalan raya bukan arena untuk menunjukkan keangkuhan. Helm bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan nyawa. Setiap orang yang berkendara di Bali wajib tunduk pada aturan yang sama, tanpa memandang kewarganegaraan, kekayaan, ataupun status sosialnya.

Bali Bukan Lahan Bebas untuk Berbisnis. Persoalan tidak berhenti pada perilaku di jalan raya. Masyarakat juga semakin mempertanyakan aktivitas sebagian orang asing yang diduga menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Mulai dari penyewaan sepeda motor, percaloan atau perantaraan transaksi tanah, hingga berbagai aktivitas bisnis yang perlu diperiksa legalitas dan kesesuaiannya dengan aturan investasi di Indonesia.

Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai keberadaan media cetak atau penerbitan berbahasa asing yang beroperasi di Bali. Semua kegiatan tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewarganegaraan pelakunya. Kita perlu membedakan secara tegas antara investor asing yang menjalankan usaha secara legal, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghormati masyarakat lokal dengan oknum yang memanfaatkan kelemahan pengawasan untuk memperoleh keuntungan.

Bali bukan wilayah tanpa pemilik kepentingan. Ada masyarakat lokal yang hidup dari pariwisata, ada UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya, ada pekerja pariwisata yang menggantungkan masa depannya pada industri ini, dan ada generasi muda Bali yang membutuhkan kesempatan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika berbagai peluang ekonomi dikuasai oleh praktik usaha yang tidak sehat atau tidak sesuai aturan.

Di Mana Ketegasan Aparat? Kita patut memberikan apresiasi kepada aparat yang telah melakukan penertiban dan tindakan keimigrasian terhadap warga asing yang terbukti melanggar ketentuan. Namun, tindakan tersebut tidak boleh hanya bersifat sesaat atau menunggu persoalan menjadi viral di media sosial.

Kepolisian harus hadir secara konsisten di lapangan. Pelanggaran lalu lintas, penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, pengendaraan tanpa helm, serta tindakan yang membahayakan pengguna jalan harus ditindak tanpa pandang bulu. Pemerintah daerah melalui Satpol PP harus memperkuat pengawasan terhadap ketertiban umum. Dinas perizinan, instansi ketenagakerjaan, perpajakan, pertanahan, dan Imigrasi perlu berkoordinasi memeriksa kegiatan usaha orang asing sesuai kewenangan masing-masing.

Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jika izin usaha tidak sesuai, periksa dan tindak. Jika terjadi pelanggaran keimigrasian, proses sesuai aturan. Jika ada tindakan kriminal atau kekerasan, tegakkan hukum tanpa kompromi. Jangan menunggu masyarakat marah, jangan menunggu korban berjatuhan, dan jangan menunggu persoalan menjadi berita internasional baru kemudian bertindak.

Lima Langkah Tegas untuk Menjaga Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama kepolisian dan instansi terkait perlu segera mengambil langkah nyata: 1) Operasi tertib lalu lintas secara konsisten. Menindak pengendara asing maupun lokal yang tidak menggunakan helm, melanggar aturan, menggunakan trotoar, berkendara secara ugal-ugalan, atau membahayakan pengguna jalan lainnya; 2) Audit legalitas usaha orang asing. Memeriksa izin usaha, kegiatan penyewaan kendaraan, perantara transaksi tanah, investasi, perpajakan, dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan; 3) Pengawasan keimigrasian yang lebih kuat. Memastikan kesesuaian kegiatan warga asing dengan visa, izin tinggal, serta ketentuan hukum yang berlaku; 4) Perlindungan ekonomi masyarakat lokal. Mencegah praktik usaha ilegal, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan izin yang merugikan UMKM serta pelaku usaha lokal; 5) Membangun kanal pengaduan masyarakat. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, transparan, dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Keramahan Bali Jangan Dianggap Kelemahan. Bali tidak boleh kehilangan kewibawaannya di hadapan siapa pun. Masyarakat Bali selama ini dikenal santun, ramah, dan terbuka terhadap perbedaan. Namun, keramahan bukan berarti harus diam ketika aturan dilanggar. Toleransi bukan berarti membiarkan kesewenang-wenangan. Menghormati orang asing bukan berarti mengorbankan hak masyarakat sendiri.

Kita ingin pariwisata Bali tumbuh berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah kunjungan. Kita ingin investasi yang sehat, bukan kegiatan usaha yang mengabaikan hukum. Kita ingin wisatawan yang menghormati budaya lokal, bukan mereka yang merasa lebih berkuasa daripada masyarakat setempat.

Kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, para bupati dan wali kota, serta seluruh aparat penegak hukum, inilah saatnya menunjukkan keberanian dan ketegasan. Jangan hanya hadir ketika ada persoalan besar. Hadirlah setiap hari melalui pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Bali terbuka bagi dunia, tetapi bukan untuk kesewenang-wenangan. Siapa pun yang datang ke Bali wajib menghormati hukum Indonesia, budaya Bali, dan masyarakatnya. BALI BUKAN TANAH TANPA HUKUM. Hormati Bali, patuhi hukum, dan jadilah tamu yang bermartabat! 

wartawan
RED
Category

Patroli Diperketat, Keamanan Pelabuhan Celukan Bawang Jadi Perhatian

balitribune.co.id | Singaraja - Aktivitas di kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, terus mendapat pengawasan kepolisian. Tingginya mobilitas masyarakat, pekerja, awak kapal, hingga pengguna jasa membuat aspek keamanan menjadi salah satu perhatian utama.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bangli Kritisi Jalan Rusak hingga Utang PEN 

balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Bangli yang digelar pada Jumat (25/9/2026) mengungkap RAPBD Bangli 2027 yang disampaikan pihak eksekutif tercatat senilai Rp1,32 triliun. Hal ini mendapat sorotan  DPRD Bangli. Rapat yang berlangsung secara maraton itu. dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dua Rumah Terbakar, Kerugian Tembus Rp260 Juta

balitribune.co.id | Singaraja - Dua rumah warga di Kabupaten Buleleng terbakar dalam waktu berbeda pada Minggu (27/9/2026). Kebakaran terjadi di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, dan Banjar Dinas Padangbulia, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada. Tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian tersebut. Namun, kedua rumah mengalami kerusakan berat dengan total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp260 juta.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 1 Oktober 2026, Pelaporan Insidental Sektor Pasar Modal dan Bursa Karbon Wajib Lewat Sistem OJK

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon melalui digitalisasi pelaporan. Mulai 1 Oktober 2026, penyampaian laporan insidental kepada OJK wajib dilakukan melalui sistem pelaporan yang terintegrasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Transaksi Digital Tumbuh 40,36 Persen, QRIS Tembus 69,32 Juta Pengguna

balitribune.co.id | Jakarta - Ekonomi dan keuangan digital (EKD) semakin dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensinya, sinergi kebijakan, inovasi teknologi, penguatan talenta digital, serta keamanan sistem pembayaran menjadi agenda utama Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).

Baca Selengkapnya icon click

Gaya Asyik AHM Edukasi Safety Riding 4.603 Mahasiswa Lewat "Secangkir Kopi, Sejuta Mimpi

balitribune.co.id | Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar edukasi keselamatan berkendara bagi 4.603 mahasiswa yang dikemas dengan gaya khas anak muda sepanjang September 2026. Bersama seluruh jaringan main dealer sepeda motor Honda, para generasi muda diajak menjadikan aktivitas berkendara sebagai bagian dari perjalanan dalam mewujudkan mimpi dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.