Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Bukan Tanah Tanpa Hukum

penulis
Bali Tribune / Drs. I Nengah Suardhana, M.Pd.

balitribune.co.id | Saatnya Tegas Menertibkan Perilaku dan Bisnis Orang Asing. Bali dikenal dunia karena keramahan masyarakatnya, keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi toleransi. Pintu Bali selalu terbuka bagi wisatawan, investor, dan masyarakat internasional yang ingin berkunjung, bekerja, maupun berusaha sesuai ketentuan hukum Indonesia. Namun, keterbukaan tersebut jangan sampai disalahartikan sebagai kebebasan untuk bertindak semaunya. Bali bukan tanah tanpa hukum!

Belakangan ini, semakin banyak keluhan masyarakat mengenai perilaku sebagian orang asing yang dinilai telah melewati batas kewajaran. Di jalan raya, ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ada pula pengendara yang mengabaikan keselamatan dengan membonceng tiga orang tanpa perlengkapan keselamatan yang semestinya. Tidak sedikit pula yang berkendara tanpa memperhatikan kepantasan berpakaian dan etika di ruang publik.

Pertanyaannya, apakah aturan lalu lintas di Bali hanya berlaku bagi masyarakat lokal? Mengapa pelanggaran yang dilakukan orang asing seolah-olah masih dapat ditemukan berulang kali? Apakah pengawasan sudah berjalan efektif? Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa warga asing memiliki perlakuan khusus di hadapan hukum.

Trotoar bukan jalur sepeda motor. Jalan raya bukan arena untuk menunjukkan keangkuhan. Helm bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan nyawa. Setiap orang yang berkendara di Bali wajib tunduk pada aturan yang sama, tanpa memandang kewarganegaraan, kekayaan, ataupun status sosialnya.

Bali Bukan Lahan Bebas untuk Berbisnis. Persoalan tidak berhenti pada perilaku di jalan raya. Masyarakat juga semakin mempertanyakan aktivitas sebagian orang asing yang diduga menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Mulai dari penyewaan sepeda motor, percaloan atau perantaraan transaksi tanah, hingga berbagai aktivitas bisnis yang perlu diperiksa legalitas dan kesesuaiannya dengan aturan investasi di Indonesia.

Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai keberadaan media cetak atau penerbitan berbahasa asing yang beroperasi di Bali. Semua kegiatan tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewarganegaraan pelakunya. Kita perlu membedakan secara tegas antara investor asing yang menjalankan usaha secara legal, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghormati masyarakat lokal dengan oknum yang memanfaatkan kelemahan pengawasan untuk memperoleh keuntungan.

Bali bukan wilayah tanpa pemilik kepentingan. Ada masyarakat lokal yang hidup dari pariwisata, ada UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya, ada pekerja pariwisata yang menggantungkan masa depannya pada industri ini, dan ada generasi muda Bali yang membutuhkan kesempatan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika berbagai peluang ekonomi dikuasai oleh praktik usaha yang tidak sehat atau tidak sesuai aturan.

Di Mana Ketegasan Aparat? Kita patut memberikan apresiasi kepada aparat yang telah melakukan penertiban dan tindakan keimigrasian terhadap warga asing yang terbukti melanggar ketentuan. Namun, tindakan tersebut tidak boleh hanya bersifat sesaat atau menunggu persoalan menjadi viral di media sosial.

Kepolisian harus hadir secara konsisten di lapangan. Pelanggaran lalu lintas, penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, pengendaraan tanpa helm, serta tindakan yang membahayakan pengguna jalan harus ditindak tanpa pandang bulu. Pemerintah daerah melalui Satpol PP harus memperkuat pengawasan terhadap ketertiban umum. Dinas perizinan, instansi ketenagakerjaan, perpajakan, pertanahan, dan Imigrasi perlu berkoordinasi memeriksa kegiatan usaha orang asing sesuai kewenangan masing-masing.

Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jika izin usaha tidak sesuai, periksa dan tindak. Jika terjadi pelanggaran keimigrasian, proses sesuai aturan. Jika ada tindakan kriminal atau kekerasan, tegakkan hukum tanpa kompromi. Jangan menunggu masyarakat marah, jangan menunggu korban berjatuhan, dan jangan menunggu persoalan menjadi berita internasional baru kemudian bertindak.

Lima Langkah Tegas untuk Menjaga Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama kepolisian dan instansi terkait perlu segera mengambil langkah nyata: 1) Operasi tertib lalu lintas secara konsisten. Menindak pengendara asing maupun lokal yang tidak menggunakan helm, melanggar aturan, menggunakan trotoar, berkendara secara ugal-ugalan, atau membahayakan pengguna jalan lainnya; 2) Audit legalitas usaha orang asing. Memeriksa izin usaha, kegiatan penyewaan kendaraan, perantara transaksi tanah, investasi, perpajakan, dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan; 3) Pengawasan keimigrasian yang lebih kuat. Memastikan kesesuaian kegiatan warga asing dengan visa, izin tinggal, serta ketentuan hukum yang berlaku; 4) Perlindungan ekonomi masyarakat lokal. Mencegah praktik usaha ilegal, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan izin yang merugikan UMKM serta pelaku usaha lokal; 5) Membangun kanal pengaduan masyarakat. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, transparan, dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Keramahan Bali Jangan Dianggap Kelemahan. Bali tidak boleh kehilangan kewibawaannya di hadapan siapa pun. Masyarakat Bali selama ini dikenal santun, ramah, dan terbuka terhadap perbedaan. Namun, keramahan bukan berarti harus diam ketika aturan dilanggar. Toleransi bukan berarti membiarkan kesewenang-wenangan. Menghormati orang asing bukan berarti mengorbankan hak masyarakat sendiri.

Kita ingin pariwisata Bali tumbuh berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah kunjungan. Kita ingin investasi yang sehat, bukan kegiatan usaha yang mengabaikan hukum. Kita ingin wisatawan yang menghormati budaya lokal, bukan mereka yang merasa lebih berkuasa daripada masyarakat setempat.

Kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, para bupati dan wali kota, serta seluruh aparat penegak hukum, inilah saatnya menunjukkan keberanian dan ketegasan. Jangan hanya hadir ketika ada persoalan besar. Hadirlah setiap hari melalui pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Bali terbuka bagi dunia, tetapi bukan untuk kesewenang-wenangan. Siapa pun yang datang ke Bali wajib menghormati hukum Indonesia, budaya Bali, dan masyarakatnya. BALI BUKAN TANAH TANPA HUKUM. Hormati Bali, patuhi hukum, dan jadilah tamu yang bermartabat! 

wartawan
RED
Category

Atasi Macet Gatsu Barat - Canggu, Pemkab Badung Dalami Solusi Terowongan Bawah Tanah

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mendalami rencana pembangunan infrastruktur terowongan (Tunnel) bawah tanah sebagai alternatif solusi mengurai kepadatan lalu lintas pada koridor strategis Gatsu Barat – Kerobokan - Canggu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Astra Motor Bali Gelar Bootcamp Safety Riding, Siapkan Duta Muda ke Tingkat Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Astra Motor Bali kembali menegaskan komitmennya dalam mengampanyekan keselamatan berkendara di kalangan generasi muda melalui gelaran Bootcamp Road to Cari Aman Academy 2026, Rabu (23/9/2026). Dari 50 peserta yang terlibat di awal, sebanyak 16 duta School Safety Riding Advisor (SSRA) terpilih berhasil melaju ke tahap seleksi akhir hingga melahirkan para juara pelopor keselamatan di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

CCTV Strategis di Klungkung Tak Berfungsi, DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Keamanan

balitribune.co.id | Semarapura - Keberadaan kamera pengawas (CCTV) milik Pemkab Klungkung mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung. Sejumlah CCTV di titik strategis dilaporkan mati dan tidak berfungsi, sehingga menghambat pengawasan keamanan serta penanganan kasus kriminalitas di wilayah tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Terinspirasi Revolusi Digital China, Bank Lestari Perkuat Layanan Digital

balitribune.co.id | Mangupura - Melalui penguatan digitalisasi, Bank Lestari menargetkan layanan BPR semakin mudah diakses, efisien dan aman, sekaligus memperluas fungsi BPR dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat dan pelaku usaha di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Subak Kerdung, Kuasa Hukum Sebut Putusan MA Bukan Soal Kepemilikan

balitribune.co.id | Denpasar - Sengketa tanah di Subak Kerdung, Pedungan, Denpasar, kian memanas di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Tim Kuasa Hukum terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan menegaskan bahwa putusan perkara perdata hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan pemilik sah atas objek tanah yang kini masuk dalam perkara pidana Nomor 845/Pid.B/2026/PN Dps.

Baca Selengkapnya icon click

New Honda Stylo 160 Semakin Fashionable dengan Pilihan Warna Baru

balitribune.co.id | Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) hadirkan pilihan warna terbaru pada skutik favorit premium fashionable, New Honda Stylo 160. Penyegaran pada skutik bergaya retro dan powerful ini hadir dengan pilihan warna baru Glam Grey serta Royal Violet yang siap mencuri perhatian saat menjalani mobilitas produktif harian dan bergaya di akhir pekan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.