balitribune.co.id | Jangan Tunggu Pariwisata Lumpuh untuk Bertindak. Bali sedang menghadapi peringatan serius. Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU, disertai antrean kendaraan yang memanjang, bukan sekadar persoalan teknis distribusi. Situasi ini menyangkut kelancaran ekonomi, penghidupan masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap pariwisata Indonesia.
Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pekerja transportasi dan pariwisata, terutama sopir yang setiap hari menjemput wisatawan, mengantar tamu ke hotel, dan menjalankan perjalanan wisata sesuai jadwal. Ketika BBM sulit diperoleh, kendaraan tidak dapat beroperasi secara normal, waktu kerja terbuang, pendapatan terancam, dan keluarga ikut menanggung akibatnya.
Bagi sebagian orang, antrean BBM mungkin hanya berarti kehilangan waktu. Namun, bagi sopir pariwisata, waktu adalah penghasilan. Bagi agen perjalanan, keterlambatan berarti risiko keluhan pelanggan. Bagi hotel, restoran, dan UMKM, terganggunya mobilitas wisatawan dapat memengaruhi kegiatan usaha.
Inilah persoalan yang harus dilihat secara serius: ketika energi tersendat, kehidupan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata ikut dipertaruhkan. Jika Terus Berulang, Apa yang Akan Terjadi?
Bali merupakan salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Jutaan wisatawan datang untuk menikmati alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Namun, daya tarik destinasi tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan kekayaan budaya. Pariwisata juga membutuhkan transportasi yang andal, energi yang tersedia, dan pelayanan publik yang dapat dipercaya. Jika gangguan BBM berlangsung lama atau berulang, setidaknya ada tiga risiko besar.
Pertama, pendapatan pekerja dan usaha lokal menurun. Sopir, pemandu wisata, agen perjalanan, pedagang, dan pelaku UMKM berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan. Bagi pekerja harian, kehilangan satu hari kerja dapat langsung memengaruhi kebutuhan keluarga.
Kedua, kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan terganggu. Penjemputan di bandara, perjalanan menuju destinasi, serta jadwal tur dapat terlambat atau dibatalkan. Jika penanganannya buruk, wisatawan dapat mempertanyakan kesiapan Bali dalam memberikan pelayanan yang profesional.
Ketiga, reputasi dan daya saing Bali berisiko melemah. Satu gangguan tidak serta-merta meruntuhkan pariwisata Bali. Namun, apabila masalah mendasar terus berulang tanpa solusi yang jelas, kepercayaan terhadap keandalan destinasi dapat menurun. Dampaknya berpotensi menjalar dari pekerja transportasi ke berbagai sektor ekonomi.
Karena itu, kita tidak boleh menunggu sampai kegiatan pariwisata benar-benar terganggu secara luas untuk mengambil tindakan. Pencegahan jauh lebih baik daripada memperbaiki kerugian setelah semuanya terjadi.
Bali Penyumbang Devisa, Negara Harus Hadir. Jika Bali diharapkan terus menjadi penggerak pariwisata dan penerimaan devisa Indonesia, maka ketahanan energi dan transportasinya harus menjadi kepentingan nasional.
Pemerintah Provinsi Bali patut bergerak cepat mengoordinasikan penyelesaian bersama Pertamina dan pihak terkait. Namun, pemerintah daerah tidak dapat memikul tanggung jawab ini sendirian. Pemerintah pusat dan Pertamina harus memastikan bahwa sistem pasokan serta distribusi BBM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi Bali.
Pertamina perlu menjelaskan penyebab gangguan berdasarkan fakta yang terverifikasi, menyampaikan perkembangan distribusi secara transparan, dan memastikan pemulihan benar-benar terjadi di SPBU yang terdampak. Kedatangan kapal atau pengumuman resmi tidak cukup; ukuran keberhasilan adalah tersedianya BBM dan pulihnya pelayanan di lapangan.
Sementara itu, anggota DPR RI dan DPD RI dari Bali harus segera dan cepat menjalankan fungsi pengawasan. Mereka perlu meminta penjelasan resmi, mengawal pemulihan, dan mendorong evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang. Kehadiran wakil rakyat harus dirasakan ketika masyarakat menghadapi masalah, bukan hanya ketika keadaan sudah kembali normal.
Lima Langkah yang Harus Dilakukan
Ada lima langkah penting yang perlu menjadi prioritas bersama:
- Pulihkan pasokan secara merata. Pertamina dan pemerintah harus memastikan ketersediaan BBM di SPBU terdampak, termasuk di kawasan pariwisata dan wilayah di luar pusat kota
- Buka informasi kepada masyarakat. Sampaikan penyebab gangguan yang telah terverifikasi, lokasi terdampak, perkembangan pasokan, dan perkiraan pemulihan agar masyarakat tidak kehilangan waktu mencari BBM
- Siapkan sistem cadangan dan rencana darurat. Pemerintah pusat dan Pertamina perlu mengevaluasi stok operasional, kapasitas penyimpanan, jadwal pengiriman, serta alternatif distribusi ketika terjadi keterlambatan pasokan
- Lindungi pekerja dan usaha pariwisata. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan asosiasi transportasi, agen perjalanan, hotel, dan UMKM untuk mengidentifikasi dampak serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang berada dalam kewenangannya
- Bangun transportasi Bali yang lebih tangguh. Pengembangan angkutan umum, layanan antar-jemput bersama, dan transportasi rendah emisi perlu dipercepat tanpa mengabaikan kewajiban menjamin pasokan BBM saat ini.
Jangan Biarkan Bali Berjuang Sendirian. Bali tidak meminta perlakuan istimewa. Bali membutuhkan sistem pendukung yang sebanding dengan perannya sebagai destinasi internasional dan salah satu penggerak ekonomi pariwisata Indonesia.
Di balik setiap perjalanan wisata terdapat manusia yang bekerja untuk menghidupi keluarga dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Mereka bukan sekadar bagian dari industri pariwisata, melainkan fondasi yang membuat industri ini tetap hidup.
Kepada pemerintah pusat, Pertamina, DPR RI, dan DPD RI: jangan hanya melihat devisa yang dihasilkan Bali. Lihatlah juga nasib pekerja yang menggantungkan hidup pada kelancaran pariwisata.
Gangguan BBM harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem distribusi, memperkuat mitigasi, dan menjamin transparansi pelayanan publik. Pemulihan harus dibuktikan melalui ketersediaan BBM yang nyata, bukan sekadar janji. Jika Bali penting bagi Indonesia, maka ketahanan energi Bali juga harus menjadi prioritas nasional.
Jangan tunggu pariwisata lumpuh baru semua pihak bergerak. Menjaga energi Bali berarti menjaga penghidupan rakyat, kepercayaan wisatawan, dan masa depan pariwisata Indonesia. Saatnya bertindak, sekarang juga. Are you ready? **
*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik.
