Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banggar DPRD Tabanan Sentil TAPD Agar Bikin Target PAD Realistis

Rapat Kerja
Bali Tribune / RAPAT KERJA - Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, saat memimpin rapat kerja bersama TAPD membahas Rancangan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.

Bahkan, Banggar khawatir target itu berisiko menjadi angka semu yang hanya dipasang demi mengimbangi besarnya belanja.

Sorotan ini disampaikan Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, dalam rapat kerja bersama TPAD yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Banggar meminta agar proyeksi pendapatan daerah diselaraskan dengan kemampuan keuangan riil. Terlebih, target PAD 2026 sebesar Rp 927 miliar lebih belum terealisasi secara maksimal hingga mendekati akhir tahun.

Arnawa menyentil kebiasaan penyusunan rencana belanja daerah yang terlampau boros di awal namun berujung kendala penundaan kegiatan di akhir tahun.

Ia mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bersikap jujur dan terukur dalam merancang kemampuan anggaran.

"Harus jujur kepada pimpinan. Kalau memang dananya segitu, sampaikan segitu. Jangan bilang bisa, tetapi dananya tidak ada. Akhirnya ribut menjelang akhir tahun," tegas Arnawa.

Arnawa mengingatkan ketimpangan antara perencanaan belanja dan realisasi pendapatan yang berulang setiap tahun akan menyulitkan posisi keuangan daerah saat terjadi defisit. "Dimana cari kalau kekurangan, selalu setiap tahun seperti ini," sergahnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Banggar, I Wayan Sudiana. Ia menegaskan penyusunan APBD murni semestinya mencerminkan potensi riil daerah tanpa memaksakan angka.

Politisi PDIP yang akrab disapa Gading ini meminta eksekutif berani merestrukturisasi target penerimaan jika potensi di lapangan belum mendukung. "Kalau belum didukung, turunkan pendapatan tahun 2027. Jangan sampai nilai pendapatan hanya semu untuk mengikuti belanja. Tolong buat APBD murni, tidak usah sok kaya," tegas Gading.

Ia meyakini target pendapatan yang tidak realistis akan berdampak buruk pada eksekusi program pembangunan masyarakat. Menurutnya, ketidakcapaian target penerimaan berpotensi mengganggu kegiatan yang telah diprogramkan serta memicu praduga di publik. "Jangan sampai karena ada tidak tercapai adanya praduga. Buat yang realistis saja," ujarnya.

Kritik senada dilontarkan anggota Banggar I Wayan Lara yang mempertanyakan dasar kalkulasi penetapan PAD 2027. Ia menguraikan bahwa asumsi pendapatan tahun mendatang seharusnya bertumpu pada capaian riil tahun berjalan agar tidak sebatas menjadi angka di atas kertas. "Jangan sampai terus terjadi setiap tahun begini. Pasang PAD tinggi, tapi tidak terealiasi. Ini sama dengan bohong," kata Lara.

Menanggapi cecaran Banggar, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, membantah tuduhan bahwa perencanaan belanja daerah dilakukan secara kebablasan.

Ia menerangkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada agar target PAD yang dipasang dapat tercapai. "Kalau target tercapai, tentu belanja bisa dicapai. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Ini menjadi acuan asumsi pendapatan. Kalau kita tidak bisa mengacu pada target, penyusunan belanja juga bagaimana," ujar Susila.

Susila menegaskan, angka pendapatan maupun alokasi belanja dalam RAPBD 2027 belum bersifat final karena masih dalam tahap pembahasan rapat dewan. "Kita lihat nanti, apakah bisa diturunkan. Ini kan masih belum ketok palu, masih ada pembahasan," tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

Pendataan Perlinsos Capai 64,3 Persen, Buleleng Peringkat Kedua Nasional

balitribune.co.id I Singaraja - Kabupaten Buleleng mencatat progres tinggi dalam pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Berdasarkan pembaruan data per 30 Agustus 2026, sebanyak 173.355 kepala keluarga (KK) di Buleleng telah terdaftar atau mencapai 64,37 persen dari total 269.323 KK.

Baca Selengkapnya icon click

Macet Makin Parah, Badung Siapkan JLS Rp2,9 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung terus menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk memperkuat konektivitas sekaligus mengurai kemacetan di kawasan pariwisata.

Pembangunan jaringan jalan baru menjadi salah satu prioritas, terutama di wilayah Badung Selatan dan Badung Utara yang mengalami peningkatan mobilitas kendaraan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Uji Coba First Car Free Day di Kerobokan, Bupati Badung Komitmen Perluas Ruang Terbuka Hijau

balitribune.co.id I Mangupura - Desa Adat Kerobokan secara resmi menggelar uji coba perdana program Badung First Car Free Day (CFD) yang dipusatkan di sepanjang Jalan Teuku Umar Barat, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, pada Minggu (30/8/2026). 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Badung Bersiap Tambah Utang, Pinjaman Tahap II PT SMI Dibidik untuk Proyek 2027

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung kembali membuka opsi menambah utang daerah. Pemkab Badung kini menjajaki pinjaman tahap kedua kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Urai Antrean BBM di Bali, Pertamina Tambah Pasokan Pertalite Jadi 2.300 KL

balitribune.co.id I Denpasar - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan dan mempercepat distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk mengurai antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.