balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Pemetaan dan Optimalisasi Sumber Dana Daerah dan Implementasi SP2D Online dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Kas Pemerintah Daerah, yang digelar di Denpasar, Jumat (7/11).
FGD menghadirkan narasumber utama yakni Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni M.Si., GRCE serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Muhamad Valiandra, SE., MAP.
Fatoni mengingatkan agar APBD disusun berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, bukan sebaliknya, serta menolak praktik pembagian anggaran setara antar-OPD. Ia juga menekankan manfaat SP2D Online untuk pengawasan, percepatan layanan, dan peningkatan integritas sistem.
“Dengan adanya SP2D online ini kondisinya bisa dilakukan pengawasan, pekerjaannya bisa lebih efektif, efisien dan tentu transparan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi utama mewujudkan tata kelola APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujarnya.
Fatoni menutup paparannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali serta memastikan Kemendagri siap mendampingi daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan modern yang berbasis digital.
Kepala Pusdatin Kemendagri, Muhamad Valiandra, menekankan bahwa pengembangan SIPD-RI kini diarahkan pada stabilitas modul akuntansi dan pelaporan, termasuk integrasi SP2D Online dengan API BPD untuk menghadirkan data kas daerah real-time. Hal tersebut penting bagi pengambilan keputusan di tingkat pusat.
“Jadi ini kami juga sedang mencoba membuat pembaharuan untuk benar-benar laporan atau dokumen-dokumen yang dicreate di SIPD itu bisa paperless. Jadi enggak perlu diprint out,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan aliran data keuangan diperlukan agar Dirjen Keuangan Daerah dapat memantau pola manajemen kas daerah secara harian.
Pada FGD yang di pandu oleh Kepala Badan BPKD Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.A.P juga menghadirkan langsung Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuda Kementrian Dalam Negeri, Simon Saimima, S.STP.,M.Si, Direktur Operasional dan merangkap Plt. Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa,S.Kom.,M.M. serta Ibu Irma Wibiyanti dari Pusdatin Kemendagri.
Materi yang di bahas yakni, Penguatan Manajemen Kas dalam efektivitas belanja dan kinerja fiskal daerah serta Strategi Pemetaan dan Optimalisasi Sumber Dana Daerah pada SIPD dan Implementasi SP2D Online.
Direktur Operasional dan merangkap Plt. Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa,S.Kom.,M.M., pada kesempatan tersebut memaparkan perjalanan panjang integrasi SIPD sejak versi 1.1 hingga SIPD-RI versi 2.0.6 berbasis micro services. Berbagai pengujian—mulai SIT, UAT Internal hingga integrasi end-to-end bersama Kemendagri—telah dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem.
Ia menyebut Bank BPD Bali sukses mengimplementasikan SP2D Online di Pemprov Bali, Pemda Buleleng, dan Pemkot Denpasar. Penerapan penuh SIPD-RI dijadwalkan berjalan pada 22 Januari 2025 (Pemprov Bali), 5 Juni 2025 (Buleleng), dan 30 Juli 2025 (Denpasar), sementara Tabanan sedang berproses.
Bank BPD Bali juga menyiapkan tiga tindak lanjut besar di antaranya perluasan implementasi, pengembangan SIPD-RI Versi 3.1.1 berbasis SNAP-BI, dan inisiasi Modul Pendapatan Versi 1.0.0.
Pada kesempatan ini Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuda Kementrian Dalam Negeri, Simon Saimima mengharapkan semua Pemerintah Daera di Bali mampu mengelola manajemen kas keuangan daerah dengan baik sehinga dapat memberikan optimalisasi pembangunan kepada masyarakat, serta menargetkan implementasi SP2D Online SIPD RI serantak live di bulan Februari 2026.
Selain itu Simon menyampaikan implementasi KKI segementasi Pemerintah Daerah yang di kenal dengan KKPD harus lebih optimal, “saya apresiasi kabupaten kota di bali yang sudah menggunakan KKPD dengan baik terutama Kabupaten Bangli, kami berharap semua dapat implementasi dengan optimal”, pada kesempatan ini juga disampaikan Kemendagri juga akan memfasilitasi kendala-kendala saat implementasi SIPD RI dan KKI termasuk melakukan koordinasi dengan lintas lembaga dan kementrian.
Pusdatin menyampaikan terkait integrasi SP2D Online SIPD RI Bank BPD Bali dan Pusdatin sudah terintegrasi, disampaikan juga secara jumlah transaksi yang melalui SP2D Online SIPD RI Pemprov Bali menempati urutan 4 besar secara nasional, sehingga terkait kendala atas banyaknya transaksi sudah bisa dihandle oleh Bank BPD Bali, bilamana akan implementasi Pusdatin siap mendampingi dari saat Test Operasional sampai dengan live.
Kegiatan FGD Bank BPD Bali akan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi bersama Pemda untuk strategi percepatan implementasi SIPD dan literasi pemanfaatan KKPD untuk transaksi transaksi penggunaan UP mengingat telah terdapat 3 daerah yang menimplementasikan SIPD dan 2 Pemda telah secara aktif memanfaatkan KKPD untuk bertransaksi sehingga terkait kendala yg dihadapi oleh Pemda lainnya segera dapat dicarikan solusi sehingga aktivitas trasaksi Pemda agar lebih akuntable dan efesien.
