BALI TRIBUNE - .Dalam Raker komisi 1 DPRD Klungkung dengan Pemda Klungkung yang diwakili unsur BKD Klungkung, Disdik dan Dinas Kesehatan Klungkung yang dilaksanakan, Senin(10/12), ada hal menarik yang ditemukan Dewan. Raker yang dipimpin Nengah Mudiana ini dihadiri hanya 7 orang anggota Komisi I dari seluruh anggota komisi sebanyak 10 orang. Sesuai laporan ada 3 orang yang absen karena izin. Mengawali sidang Ketua Nengah Mudiana menyoroti adanya penyebaran guru di lingkungan Disdik masih complang serta keberadaan tenaga pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung banyak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Mengawali paparannya, Kepala BKD KLungkung Komang Susana menyebutkan ada sebanyak 4266 PNS dan tenaga Honor Daerah sebanyak 96 orang. Namun menurutnya BKD menyatakan tidak menangani data pegawai kontrak pemkab Klungkung. Anggota DPRD Klungkung Komang Gde Ludra dari unsur Partai Hanura dan Made Jana dari unsur Partai Demokrat mempertanyakan data yang tidak singkron antara dinas pendidikan maupun dinas kesehatan. Padahal menurut sekda kok yang disampaikan kelebihan namun disisi lain banyak sekolah maupun RSU Klungkung maupun Pratama banyak kekurangan pegawai. Menurut Kepala BKD Komang Susana, Klungkung mengusulkan tenaga guru sebanyak 311 dan kesehatan 1814. Dengan prediksi paling paling Klungkung dapat 300 orang saja. Karena itu Susana mengaku membuat usulan baru kebutuhan tenaga guru 72 orang ,Kesehatan 80, teknis 148. Setelah itu ada statemen baru kembali mengusulkan 216 PNS baru pada 22 mei 2018 dengan estimasi tenaga guru 72,kes 85,teknis 59. “Akhirnya dari usulan kita disetujui 176 tenaga kependidikan 70 kesehatan 56 teknis 50 orang,” ujarnya Menurutnya, berdasarkan Kepmen 61 th 2018 passing grade 294 menjadi 255. Kemungkinan diterima tahun ini sekitar 143 PNS baru . Mengatasi kekutangan pegawai ini diharapkan masing masing OPD seperti satpol pp,disdik maupun diskes untuk mengusulkan penambahan tenaga pegawai kontrak. Sekretaris Diskes Klungkung dr Jayaputra menyebutkan Dinas Kesehatan Klungkung kekurangan tenaga 109 pegawai di RSU termasuk RSU Pratama. “Sementara Puskesmas Banjarangkan kekurangan 19 orang mengingat pelayanan puskesmas UGD 24 jam. Ada sebanyak 34 pegawai tidak memiliki STR karenanya kita tidak berani memberikan tugas melayani pasien karena tidak memiliki kualifikasi STR yang berkualitas.Nanti ada mati izinnya dan ujian UKOM tidak lulus lulus sampai 3 kali," ujar dr Jayaputra. Dirinya menyebutkan karena kalau diberikan melayani pasien takutnya ada penuntutan hukum. Disdik Klungkung diwakili Kabid Ketenagaan Ketut Budiarta memaparkan mengakui tenaga kependidikan di OPD nya ada lebih dan ada kurang. Yang jelas menurutnya memang guru kelebihan karena belum bisa mengadakan mutasi untuk pemerataan seraya menunggu pelantikan Bupati. “Tapi guru yang lebih guru agama dan olahraga. Namun tenaga guru untuk SMP masih kurang, harusnya ada 5 TU,b os, siswa, sehingga kekurangan 22 tenaga kulifikasi minimal diploma 3 akutansi, komputer dan kepustakaan. Kelebihan tenaga guru ada total 398 orang,” bebernya. Di lain pihak dari Raker Komisi II DPRD Klungkung yang juga menggelar rapat kerja dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan untuk membahas pasar, di gedung DPRD, Senin (10/12) pagi. Dalam rapat itu dewan mendorong agar pengelolaan pasar berada di bawah naungan Perusahaan Daerah (PD) Pasar. “Kita ingin ada manajemen yang baik untuk mengelola pasar, baik dari segi keamanan maupuan kenyamanan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Klungkung I Komang Suantara alias Otal, ditemuai usai rapat kerja tersebut. Sehingga nanti berdampak terhadap laporan yang berstruktur, kemudian bisa mengendalikan inflasi, distribusi dan ketahanan pangan.Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengatakan saat Komisi II DPRD Klungkung melakukan kunjungan kerja ke Bandung, di sana pengelolaan dari PD pasar sangat luar biasa, baik dari penataan, target PAD, keamanan dan kenyamanan dan lainnya. Disebutkan pula, selama ini dalam pengelolaan pasar masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti parkir masih carut-marut, ada oknum pegawai yang tidak disiplin. Bagitupula dalam penetapan target PAD dari PD pasar akan bisa menilai berdasarkan hasil pelaporan yang sudah didata. Menyikapi hasil raker Komisi 1 dan 2 DPRD Klungkung ini, diminta konfirmasinya Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, terkait keinginan memperkuat PD Pasar dirinya malah menyatakan tidak perlu ada itu malah bisa berbenturan kepetingan . “Kita lebih baik fokus untuk memperbaiki kinerja seperti UPT Pasar yang ada itu malah lebih gampang diatur tidak jalan sendiri-sendiri nantinya,” tegas Suwirta.
