Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Tabanan Sepakati Prioritaskan 9 Ranperda di 2027

Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.
Bali Tribune / Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.

Sembilan ranperda yang disetujui mencakup regulasi rutin penganggaran hingga aturan strategis, antara lain Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, APBD 2028, APBD Perubahan 2027, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, serta Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, menyampaikan bahwa seluruh ranperda yang masuk dalam skema pembahasan tahun mendatang merupakan usulan resmi dari pihak eksekutif. “Propemperda 2027 usulan dari eksekutif yaitu Sembilan ranperda,” ujar Eddy usai memimpin rapat kerja Bapemperda pada Selasa (10/11/2026).

Di luar paket anggaran dan retribusi, Bapemperda menyoroti hadirnya regulasi baru yang menyasar sektor-sektor krusial masyarakat, seperti Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tabanan 2028-2045.

Regulasi ini disiapkan untuk memberikan ruang kepastian bagi kreativitas anak muda sekaligus menata arah industri pariwisata perdesaan secara berkelanjutan.

Eddy menegaskan, beberapa rancangan aturan baru tersebut sengaja diprioritaskan karena memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi perkembangan daerah. “Ada beberapa yang baru seperti Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kemudian, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Itu yang dirasa urgen sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Selain regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif, kesepakatan 2027 juga memasukkan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama serta revisi Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembaruan aturan ini difokuskan untuk memperkuat proteksi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani warga di Tabanan. “Bagaimana memberikan perlindungan kepada para petani. Ini jadi hal yang urgen juga,” ujarnya.

Di samping merancang agenda perundang-undangan 2027, Bapemperda DPRD Tabanan turut mengevaluasi realisasi pembentukan perda sepanjang 2026. Dari tujuh ranperda yang ditargetkan dalam Propemperda 2025 untuk dibahas pada 2026, baru lima rancangan yang berhasil dituntaskan menjadi perda resmi.

Dua rancangan aturan sisanya, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, terpaksa tertunggak akibat kendala teknis kelengkapan dokumen di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada dua yang tertunggak di 2026 ini yakni Penyelenggaraan Pendidikan dan Kerukunan Umat Beragama. (Kendalanya) itu karena tergantung kesiapan OPD,” tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

28 Pedagang Bermobil di Jalan Diponegoro dan Imam Bonjol Diproses Tipiring

balitribune.co.id | Singaraja - Penertiban pedagang bermobil di kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol, Singaraja, mulai memasuki tahap penindakan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng bersama tim terpadu mengamankan 28 pedagang dalam operasi yang digelar Kamis (17/9/2026) dini hari.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Cegah Penipuan, Pegadaian Ingatkan Masyarakat Beli Emas di Tempat Terpercaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pegadaian Wilayah Kanwil VII Bali Nusra menyebut kalangan milenial dan Gen Z menjadi kelompok yang mulai banyak mengenal investasi. Pegadaian melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi emas. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

KPK Dorong PAKSI Bali Perkuat Pendidikan Antikorupsi Berbasis Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Bali (PAKSI Bali) untuk terus memperkuat peran masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi. Hal tersebut disampaikan dalam Sarasehan PAKSI Bali yang membahas capaian kegiatan, pengembangan forum, serta penguatan kolaborasi pendidikan antikorupsi di daerah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jalan Kakaktua-Pattimura Dikebut, Pemkab Buleleng Kucurkan Rp2 Miliar

balitribune.co.id | Singaraja - Keluhan warga soal jalan rusak dan banjir di kawasan padat Kota Singaraja mulai mendapat penanganan serius. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggelontorkan anggaran lebih dari Rp2 miliar untuk merevitalisasi Jalan Kakaktua dan Jalan Pattimura, Singaraja.

Baca Selengkapnya icon click

Optimis Target Pajak Tercapai, Bupati Badung Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi DPRD

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Raperda Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.