BALI TRIBUNE - Perang tagar di media sosial jelang Pilpres 2019 terus memanas. Tagar populer di antaranya adalah #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, hingga #Jokowi2Periode.  Tak hanya di media sosial, perang tagar ini kemudian bahkan masuk ke ranah jalanan. Berbagai aksi digelar di sejumlah daerah. Ada yang mendukung tema besar "2019 Ganti Presiden" ada pula yang mendukung "Jokowi Dua Periode".  Selasa (18/9) sekitar Pukul 13.30 Wita misalnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mahendradatta menggelar aksi simpatik "2019 Tetap Jokowi" di Bundaran Catur Muka, Jalan Gajah Mada Denpasar. Di bawah terik matahari, mereka membawa Bendera Merah Putih dan spanduk bertuliskan '#2019TetapJokowi' dan 'Mahasiswa Unmar Dukung Jokowi'.  Di sela-sela aksi ini Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, AA Satya Laksmana, menegaskan, aksi ini digelar murni karena kejernihan pikiran mahasiswa melihat kerja nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun belakangan ini. Aksi ini juga digelar bukan sebagai tandingan terhadap aksi di kota lainnya di Indonesia.  "Kami melihat Presiden Jokowi telah berbuat lebih baik untuk kemajuan bangsa dan tanah air kita. Karena itu kami menolak dengan tegas hastag #2019GantiPresiden dan mendukung #Jokowi2Periode demi melanjutkan pembangunan," ujar Satya Laksmana.  Ia menilai, Jokowi adalah seorang presiden yang sangat merakyat. Karena itu, sangat disayangkan kalau ada upaya kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan bahwa 2019 ganti presiden hanya karena tidak suka pada kepemimpinan Jokowi. “Bukti bahwa Jokowi sangat merakyat adalah ketika penutupan Asian Games beliau tidak hadir di Gelora Bung Karno, melainkan berada bersama para korban gempa bumi di Pulau Lombok. Karena itu, sebagai kampus marhaenisme yang menjunjung tinggi ajaran Soekarno, kami dari Universitas Mahendradatta sangat mendukung kepemimpinan merakyat Presiden Jokowi,” ujarnya. Satya Laksmana juga melihat kerja nyata Presiden Jokowi sudah tampak dalam bidang penegakan hukum dengan menyeret para pelaku korupsi ke pengadilan. Kemudian dalam bidang infrastruktur dan pembangunan dan bidang-bidang lain yang sudah terbukti dinikmati masyarakat luas.