BALI TRIBUNE - TEPAT tanggal 14 Agustus 2017, Provinsi Bali genap berusia 59 tahun. Melewati usia setengah abad, provinsi yang sebelumnya menjadi bagian dari Sunda Kecil dan resmi berdiri sendiri pada tanggal 14 Agustus 1958 ini berkembang makin dinamis. Program Bali Mandara yang tahun ini pelaksanaannya telah memasuki Jilid II Tahun ke-9 memberi semangat dan optimisme baru dalam pembangunan Daerah Bali. Secara berseri, koran ini akan menurunkan dinamika pembangunan Pulau Dewata sejalan dengan pelaksanaan program Bali Mandara
Di berbagai sektor, sejumlah program unggulan terbukti mampu mengakselerasi proses pembangunan. Namun berbagai keberhasilan yang dicapai tak lantas membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta jajarannya menurunkan intensitas pelaksanaan berbagai program unggulan yang sedang berjalan. Peringatan Hari Jadi ke-59 Provinsi Bali dijadikan momentum untuk mengakselerasi penuntasan sejumlah program unggulan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH yang ditemui baru-baru ini mengungkap sejumlah langkah dan terobosan guna mempercepat tuntasnya Program Bali Mandara Jilid II. Ujar Dewa Mahendra, Gubernur Pastika menaruh perhatian lebih serius pada sejumlah program yang menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan antara lain Bedah Rumah, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANGSADU Mandara/GSM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga memperkuat komitmen pada pembangunan sektor sektor pendidikan, kesehatan hingga pelestarian adat, seni dan budaya.
Dalam pelaksanaan Bedah Rumah, Pemprov menargetkan program ini dapat dituntaskan tahun ini sehingga nantinya tak ada lagi krama Bali yang tinggal di rumah tak layak huni. Lebih jauh Dewa Mahendra mengurai, sejak awal pelaksanaan Program Bali Mandara, bedah rumah memang menjadi program prioritas. Hingga tahun 2016, Pemprov Bali telah menuntaskan 10.468 bedah rumah yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Bali juga bersinergi dengan kalangan pengusaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan telah menyumbang 1.273 unit bedah rumah. Tak hanya itu, bedah rumah dilaksanakan pula oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten. “Sehingga kalau ditotal, kita telah berhasil membangun 22.164 unit bedah rumah bagi keluarga kurang mampu,” terangnya.
Meski jumlahnya telah melampaui estimasi awal yang diperkirakan di kisaran 20 ribu, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 menyebut masih ada 1.682 rumah tak layak huni yang butuh perbaikan melalui program bedah rumah. Berpedoman pada data BPS, Gubernur Pastika bertekad dapat merampungkan bedah rumah pada tahun anggaran 2017. Guna mewujudkan komitmen tersebut, pada tahun 2017 ini Pemprov Bali melalui Dinas Sosial mengalokasikan anggaran untuk merampungkan 1.100 unit bedah rumah. 1.000 unit diperuntukkan bagi RTS berdasarkan basis data terpadu BPS yang telah diverifikasi Dinsos Bali. Sementara 100 unit diperuntukkan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung. Selain itu, belakangan Gubernur Pastika gencar menurunkan ASN Pemprov Bali untuk mengevaluasi dan membantu pengerjaan bedah rumah.
Sejalan dengan program bedah rumah, Pemprov juga mengoptimalkan program lain dalam upaya menekan angka kemiskinan. “Setelah kebutuhan rumahnya terpenuhi, kita perlu jamin peningkatan kesejahteraan mereka dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan potensi wilayah di mana mereka tinggal,” ujar Dewa Mahendra. Salah satu upaya Pemprov untuk menggerakkan ekonomi kreatif di wilayah pedesaan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program GSM. Saat ini, ujar Dewa Mahendra, Pemprov telah membentuk 217 unit GSM di desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan. Agar tepat sasaran, Pastika kerap turun meninjau pelaksanaan program GSM di sejumlah wilayah.
Berikutnya ada program Simantri. Selain untuk membangkitkan sektor pertanian, program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan sentuhan teknologi, Simantri diharapkan dapat menggugah minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian. Hingga tahun ini, Pemprov Bali telah membentuk 701 unit Simantri yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Untuk membangkitkan usaha ekonomi produktif, Pemprov membentuk PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara. Terbentuk sejak tahun 2011, JBM semakin banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bergerak dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hingga akhir tahun 2016, PT JBM telah menjamin 25.713 nasabah dengan plafon kredit yang dijamin mencapai Rp. 1.231.195.178.781. Dari jumlah tersebut, 65% persen nasabah yang menerima penjaminan adalah sektor produktif dan sisanya 35% merupakan sektor non produktif.
