Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berlangsung Anarkis, Polda Bali Amankan 22 Pendemo

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy S.I.K
Bali Tribune / Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy S.I.K. saat memberikan penjelasan terkaitn aksi unjuk rasa di depan Mako Polda Bali jalan WR Supratman Denpasar pada sabtu (30/8)

balitribune.co.id | Denpasar - Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy S.I.K., menerangkan hari ini terjadi aksi unjuk rasa di depan Mako Polda Bali jl. WR Supratman Denpasar pada sabtu (30/8).

Mengantisipasi situasi Polda Bali menyiagakan kurang lebih 1000 personil gabungan termasuk Pecalang desa adat Pagan.

Unjuk rasa yang di ikuti sekitar 300 orang terdiri dari mahasiswa, driver Ojol, LSM, LBH dan AMP tersebut dimulai sejak pukul 11.00 Wita.

Sejak awal perwakilan Unjuk rasa menyerukan pembubaran DPR dan menuntut kejadian meninggalnya driver Ojol di Jakarta karena tertabrak Randis Polri, agar di proses secara hukum.

Terkait hal tersebut Dirsamapta Polda Bali sempat naik ke podium untuk menenangkan masa dan akan menindak lanjuti tuntutan tersebut.

Namun sekitar pukul 15.30 Wita massa mulai anarkis diawali memaksa masuk Mako Polda Bali dengan mendobrak pintu gerbang utama disertai dengan melalukan pelemparan batu ke arah kantin dan petugas yang mengamankan, serta corat coret di pintu dan tembok Mako Polda.

Hingga berakibat beberapa personil Polri yang sedang bertugas melakukan pengamanan mengalami luka-luka akibat lemparan batu massa.

Dengan terpaksa pasukan PHH Brimob dan Samapta Polda Bali bertidak tegas namun sesuai SOP memaksa para pendemo mundur dan berusaha membubarkan, karena sudah anarkis dan sangat membahayakan warga sekitar.

Namun pendemo semakin anarkis dan semakin membahayakan dan akhirnya kami mengamankan 22 orang yang paling aktif memprovokasi massa, diantaranya ada yg dari Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Gorontalo, Flores, termasuk Bali. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Bali.

Sementara korban luka-luka dari personil Polda Bali 8 orang dan 2 orang sipil saat ini sudah di rawat di RS. Trijata Polda.

Unjuk rasa boleh dan itu sah namun jangan anarkis, apalagi kita ketahui bersama Bali hampir 70% hidup dari sektor pariwisata, kalau Kamtibmas terganggu otomatis akan menggangu kunjungan wisatawan ke Bali.

Terkait kejadian tersebut kami mengajak seluruh lapisan masyarakat mari kita jaga Bali yang kita cintai ini agar  tetap ajeg, aman dan damai. tutup KBP Ariasandy.

wartawan
RAY
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.