Denpasar, Bali Tribune
BKKBN mendukung agenda prioritas, yaitu poin kelima: “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Selain mendukung agenda prioritas ke-5, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diarahkan untuk mendukung agenda prioritas poin ke-3, yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dan agenda prioritas poin ke-8 yakni: “Melakukan revolusi karakter bangsa".
“Sasaran RPJMN dan Renstra BKKBN 2015 - 2019 tersebut harus kita capai dalam upaya mendukung sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita),” ungkap Kepala BKKBN RI, dr. Surya Chandra Surapaty ketika membuka Orientasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Denpasar, Selasa (24/5) malam.
Untuk mencapai sasaran RPJMN dan Resntra 2019 di bidang Kependudukan dan KB, Surapaty meminta kepada para pengelola program KB dan KR, baik di tingkat pusat maupun provinsi untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unit pendudukung dan meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor.
“Orientasi ini adalah salah satu bentuk upaya untuk berbagi informasi mutakhir dan penyamakan persepsi bagi para pengelola program KB dan KR tingkat pusat dan provinsi. Jadi, jangan mempersempit program KB bahwa hanya identik dengan alat kontrasepsi saja. Tetapi program KB membangun manusia yang berkualitas,” ujar mantan dosen Universitas Sriwijaya, Palembang ini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, SH, MKes mengatakan, sesuai arahan pembangunan pemerintah periode 2015-2019, dimaka BKKBN beperan dalam prioritas pembangunan nawa cita poin 3, 5 dan 8. Pelaksanaan KIE KB dan pelayanan KB difokuskan pada wilayah-wilayah tertinggal dengan sasaran keluarga miskin di pedesaan.
Pada kesempatan tersebut, Wirama juga melaporkan bahwa LPP di provinsi Bali mengalami peningkatan 1,18 persen (SP 1990) menjadi 1,26 persen (SP 2000) dan 2,15 persen (SP 2010). Namun hasil proseksi tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1,23 persen. Angka beban ketergantungan mengalami penurunan dari 48,12 pada tahun 2010 menjadi 45,51 pada tahun 2015.
Sementara kepesertaan ber-KB mengalami penurunan dari 61,92 persen (susenas 2013) menjadi 60,03 persen (susenas 2015). Angka kelahiran total mengalami penurunan dari 2,3. Menjadi 2,25. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi mengalami peningkatan dari 9,8 persen menjadi 16,15 persen. Usia kawin pertama perempuan mengalami peningkatan menjadi 21,6 tahun.
“Dari data susena 2015 tersebut, maka dalam analisa kuadra, provinsi Bali termasuk kuadran III yaitu CPR dan TFR rendah. Dengan demikian, maka program KKBPK secara umum di provinsi Bali dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,2 sesua target,” ujarnya.
