Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKS LPD Bali Gelar Rakerda

politik
Pembukaan Rakerda LPD Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Selasa (6/2).

BALI TRIBUNE - Guna melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKS LPD Bali mengamanatkan agar dilaksanakan rapat kerja daerah sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi,sosialisasi, sinergi, komunikasi, sinkronisasi, harmonisasi, sekaligus juga menjadikan organisasi ini sebagai wadah untuk meningkatkan kinerja LPD kedepannya. "Konsep persatuan dan kebersamaan serta konsep membangun bali dimulai dari desa pakraman telah menjadikan LPD sebagai simbol  ampuh dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang datangnya internal maupun ekternal," ujar Ketua BKS LPD Bali, Nyoman Cendikiawan disela rapat kerja daerah LPD Provinsi Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar (6/2).

Data per desember 2017 menunjukan bahwa LPD mampu tumbuh dan berkembang sangat signifikan ditengah perlambatan ekonomi Nasional. Disebutkan Jumlah LPD saat ini ada  1,433 dengan jumlah karyawan 7,862 orang. Sedangkan Total asset Rp  18, 473, 055, 802,000, Tabungan Rp  7,216,805,389,000, Deposito             Rp  8,177,404,484,000, Pinjaman diberikan   Rp  13,141,667,338,000, Laba                                               Rp  564,146,923,000. "Ini adalah fakta bahwa krama Bali sangat antusias memanfaatkan LPD sebagai jasa keuangan berbasis adat dalam upaya melestarikan seni budaya adat berlandasakan Agama Hindu," tuturnya.

Apa yang disampaikan  Cendikiawan tentu dilandasi dengan komunikasi yang baik diantara semua pihak, menjaga hati, berpikir positif, senyum yang tulus akan tercermin pada prilaku dan pelayanan prima. Pelaksanaan rakerda yang diikuti perwakilan LPD seluruh Bali,  pengurus BKS LPD dan didampingi oleh LPLPD, dengan peserta tercatat 210 orang dengan berbagai agenda yang dirancanag dalam bentuk beberap komisi. "Memang pekerjaan yang berat, namun saya yakin bisa kita laksanakan, dan kami sangat berharap rakerda hari ini bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dengan putusan yg berani untuk memulai, walau dalam perjalanan nanti perlu kita benahi dan sempurnakan.  Jika hari ini kita tidak memulai tentu esok kita tak akan bisa mengevaluasi diri," ucapnya lagi.

Lantas Cendikiawan juga mengingatkan, terkait dengan tahun politik, LPD agar tidak terseret secara kelembagaan ke politik praktis yang mungkin saja akan menyebabkan konflik horizontal antar LPD,  "Namun secara perorangan karena hak, tentu kita berharap akan terpilih pemimpin Bali yang memang memahami LPD dan telah berbuat untuk kemajuan LPD Bali," imbuhnya sembari menambahkan, pemimpin yang dikehendaki ialah pemimpinan yang mampu menghimpun local jenius dengan tetap mengutamakan informasi dan tekhnologi sehingga tercermin dengan perpaduan antara tradisional dan profesionalitas, ajeg bali dengan berbasis ekonomi kerakyatan komunitas, untuk pelestarian seni adat budaya menjadi dambaan kita bersama.

Bahkan Cendikiawan menjelaskan, LPD telah dengan nyata memberikan 20% keuntungan untuk pembangunan bali . Sebagai ilustrasi akhir tahun 2017 ini laba LPD seluruh Bali menjacapai 524 milyar lebih ini berarti dana pembangunan sebesar 120 milyar lebih diserahkan langsung untuk pembangunan desa adat,  Lembaga keuangan lainnya mungkin saja baru sebatas selogan dan janji akan ikut membangun Bali.

Memang tak ada yang mudah tetapi juga tak ada yang tak mungkin, sulit memang mencapai target ditengah kelesuan ekonomi dewasa ini, namun semangat dan dukungan semua pihak menjadikan LPD bekerja apa adanya dari pada bekerja ada apanya, masyarakat  Bali dan krama adat  yang masih menghormati awig dan adat adalah  kunci dari keberhasilan ini seraya mengilustrasika dengan tetap berkeyakinan diatas badai pasti Tuhan menyembunyikan pelangi yang indah. "Belum banyak yang dapat kami lakukan untuk LPD Bali, namun setidaknya usaha yang kecil ini mampu memberikan warna dalam ikut menyuarakan keberadaan LPD di tingkat provinsi, menuju LPD yang  lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Ibaratnya kita berpikir GLOBAL namun tetap berprilaku LOKAL," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.