Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKS LPD Bali Gelar Rakerda

politik
Pembukaan Rakerda LPD Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Selasa (6/2).

BALI TRIBUNE - Guna melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKS LPD Bali mengamanatkan agar dilaksanakan rapat kerja daerah sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi,sosialisasi, sinergi, komunikasi, sinkronisasi, harmonisasi, sekaligus juga menjadikan organisasi ini sebagai wadah untuk meningkatkan kinerja LPD kedepannya. "Konsep persatuan dan kebersamaan serta konsep membangun bali dimulai dari desa pakraman telah menjadikan LPD sebagai simbol  ampuh dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang datangnya internal maupun ekternal," ujar Ketua BKS LPD Bali, Nyoman Cendikiawan disela rapat kerja daerah LPD Provinsi Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar (6/2).

Data per desember 2017 menunjukan bahwa LPD mampu tumbuh dan berkembang sangat signifikan ditengah perlambatan ekonomi Nasional. Disebutkan Jumlah LPD saat ini ada  1,433 dengan jumlah karyawan 7,862 orang. Sedangkan Total asset Rp  18, 473, 055, 802,000, Tabungan Rp  7,216,805,389,000, Deposito             Rp  8,177,404,484,000, Pinjaman diberikan   Rp  13,141,667,338,000, Laba                                               Rp  564,146,923,000. "Ini adalah fakta bahwa krama Bali sangat antusias memanfaatkan LPD sebagai jasa keuangan berbasis adat dalam upaya melestarikan seni budaya adat berlandasakan Agama Hindu," tuturnya.

Apa yang disampaikan  Cendikiawan tentu dilandasi dengan komunikasi yang baik diantara semua pihak, menjaga hati, berpikir positif, senyum yang tulus akan tercermin pada prilaku dan pelayanan prima. Pelaksanaan rakerda yang diikuti perwakilan LPD seluruh Bali,  pengurus BKS LPD dan didampingi oleh LPLPD, dengan peserta tercatat 210 orang dengan berbagai agenda yang dirancanag dalam bentuk beberap komisi. "Memang pekerjaan yang berat, namun saya yakin bisa kita laksanakan, dan kami sangat berharap rakerda hari ini bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dengan putusan yg berani untuk memulai, walau dalam perjalanan nanti perlu kita benahi dan sempurnakan.  Jika hari ini kita tidak memulai tentu esok kita tak akan bisa mengevaluasi diri," ucapnya lagi.

Lantas Cendikiawan juga mengingatkan, terkait dengan tahun politik, LPD agar tidak terseret secara kelembagaan ke politik praktis yang mungkin saja akan menyebabkan konflik horizontal antar LPD,  "Namun secara perorangan karena hak, tentu kita berharap akan terpilih pemimpin Bali yang memang memahami LPD dan telah berbuat untuk kemajuan LPD Bali," imbuhnya sembari menambahkan, pemimpin yang dikehendaki ialah pemimpinan yang mampu menghimpun local jenius dengan tetap mengutamakan informasi dan tekhnologi sehingga tercermin dengan perpaduan antara tradisional dan profesionalitas, ajeg bali dengan berbasis ekonomi kerakyatan komunitas, untuk pelestarian seni adat budaya menjadi dambaan kita bersama.

Bahkan Cendikiawan menjelaskan, LPD telah dengan nyata memberikan 20% keuntungan untuk pembangunan bali . Sebagai ilustrasi akhir tahun 2017 ini laba LPD seluruh Bali menjacapai 524 milyar lebih ini berarti dana pembangunan sebesar 120 milyar lebih diserahkan langsung untuk pembangunan desa adat,  Lembaga keuangan lainnya mungkin saja baru sebatas selogan dan janji akan ikut membangun Bali.

Memang tak ada yang mudah tetapi juga tak ada yang tak mungkin, sulit memang mencapai target ditengah kelesuan ekonomi dewasa ini, namun semangat dan dukungan semua pihak menjadikan LPD bekerja apa adanya dari pada bekerja ada apanya, masyarakat  Bali dan krama adat  yang masih menghormati awig dan adat adalah  kunci dari keberhasilan ini seraya mengilustrasika dengan tetap berkeyakinan diatas badai pasti Tuhan menyembunyikan pelangi yang indah. "Belum banyak yang dapat kami lakukan untuk LPD Bali, namun setidaknya usaha yang kecil ini mampu memberikan warna dalam ikut menyuarakan keberadaan LPD di tingkat provinsi, menuju LPD yang  lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Ibaratnya kita berpikir GLOBAL namun tetap berprilaku LOKAL," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

OJK Tuntaskan Penyidikan Pindar Crowde, Berkas Lengkap dan Tersangka Diserahkan ke Jaksa

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB). Dalam perkara ini, OJK juga menetapkan YS, Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CMB, sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Oknum Wartawan di Jembrana Divonis 6 Bulan Penjara

balitribune.co.id | Negara - Setelah melalui tahapan persidangan, akhirnya kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjerat seorang oknum wartawan berinisial IPS (49) akhirnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Negara pada Selasa (27/1). Kendati divonis bersalah, namun dikenakan pidana bersyarat.

Baca Selengkapnya icon click

Minta Buka Kembali Pengaduan, Pengempon Pura Dalem Balangan dan Tim Kuasa Hukum Datangi Ombudsman RI

balitribune.co.id | Denpasar - Babak baru kasus Pura Dalem Balangan, Jimbaran. Selain sedang bergulir di Polda Bali, kasus ini juga diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Jakarta. Pengempon Pura Dalem Balangan, Drs.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung Serahkan Penghargaan Bagi Lansia yang Melampaui UHH 75 Tahun

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan humanis kembali ditunjukkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melalui pemberian penghargaan kepada masyarakat lanjut usia (Lansia) yang berhasil melampaui Usia Harapan Hidup (UHH) 75 tahun ke atas. Program ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan antargenerasi.

Baca Selengkapnya icon click

Tabrak Aturan Tata Ruang dan DAS, Proyek PT The Raz Sadajiwa di Tegalalang Dihentikan

balitribune.co.id | Gianyar - Menuai sorotan banyak pihak, proyek restaurant milik PT The Raz Sadajiwa di Kawasan Ceking, Tegalalang, Rabu (28/1), dihentikan sementara. Setelah Tim Bidang Penegakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melakukan pengawasan dan validasi perizinan  secara langsung dan didapati belum mengantongi perizinan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.