balitribune.co.id | Mangupura - Sehubungan dengan berakhirnya Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) di Kabupaten Badung Tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menggelar acara Launching Hasil Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2022, bertempat di Kuta Paradiso Hotel Jalan Kartika Plaza Tuban, Kuta Bali, Jumat (11/11).
Acara ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gede Arjana dengan pemukulan gong. Turut hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Direktur Ketahanan Sosial BPS RI Nurma Midayanti, Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya, Kepala BPS Kabupaten Badung Septiana Tri Setiowati, beserta para undangan lainya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gede Arjana dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyambut baik kegiatan ini, semoga dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Badung, untuk itu perlu adanya sinergi bersama, segenap komponen masyarakat di seluruh sektor.
Menurutnya, sebagaimana diketahui bersama, kita sempat dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19, yang mana tidak saja terjadi di wilayah Kabupaten Badung, namun juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, situasi ini keras berimbas terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga berimplikasi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kepada masyarakat, kondisi ini masih belum dapat dipastikan sampai kapan akan berakhir.
“Dampak yang ditimbulkan ini diprediksi akan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga membutuhkan kepekaan, kerja keras serta kesungguhan kita dalam menyikapi berbagai fenomena perubahan yang mungkin akan terjadi, ini tentu akan bisa kita lewati bersama apabila ada komitmen serta langkah kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat, maupun dunia usaha,“ ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, langkah sinergitas yang akan dibangun bersama, tentu muaranya ini berawal dari apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung untuk selanjutnya agar dijabarkan menjadi kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Dimana ini akan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis yang akan memuat berbagai program, serta kegiatan prioritas dalam setiap tahunnya sesuai dengan urusan wajib, urusan pilihan dan unsur penunjang/pendukung yang menjadi kewenangan serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Badung.
“Sebagaimana diketahui, visi Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh strategis melalui misi maupun langkah sebagai berikut yakni memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya dan agama,” tambahnya.
Berikutnya meningkatkan kelola kualitas tata pemerintahan berdasarkan prinsip Good Governance dan Clean Government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian Kearifan lokal. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, Kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Potensi wilayah dan masyarakat. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif.
“Serta memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi pada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi,“ imbuhnya.
Sementara itu Direktur Ketahanan Sosial BPS RI Nurma Midayanti dalam sambutannya mengatakan, kemajuan pembangunan yang lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Aspek penting kesejahteraan masyarakat seperti perubahan kualitas Kesehatan, Pendidikan, perubahan kualitas dan kuantitas sumber-sumber alam, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak dapat ditunjukan oleh pertumbuhan ekonomi saja.
Saat ini muncul kebutuhan akan indikator kesejahteraan masyarakat yang ”Beyond GDP” seperti indeks kebahagiaan. Berbagai penelitian mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subjektif dengan komponen kepuasan hidup dan emosi positif. Dalam konteks ini, kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subjektif yang digunakan untuk melengkapi indikator objektif.
