Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buntut Penyetopan Pembangunan Gudang Miras, Pecalang Diperiksa Polisi

Bali Tribune/DUKUNG – Puluhan pecalang mendampingi Ketut Senter saat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar, Jumat (25/10).
Balitribune.co.id | Denpasar - Setelah Kelian Dinas dan Kelian Adat diperiksa, giliran pecalang Banjar Sakah, Desa Pemogan, I Ketut Senter diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Denpasar, Jumat (25/10). Pemeriksaan Ketut Senter ini merupakan buntut dari penutupan pembangunan gudang minuman beralkohol (mikol) yang diduga tanpa izin milik PT Panca Niaga Bali di Jalan Segara Sunia Negara Pemogan, Denpasar Selatan. 
 
Ketut Senter yang juga anggota Linmas di Banjar Sakah itu hadir bersama 70 orang pecalang lainnya. Termasuk diantaranya Klian Adat Banjar Sakah, AA Gede Aryawan. Setelah diperiksa selama 1,5 jam, Ketut Senter keluar dan langsung disambut oleh puluhan rekannya yang sedang menunggu di lorong lantai II Polresta Denpasar. 
 
Kepada wartawan, Ketut Senter mengatakan, dirinya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penutupan proyek pembangunan gudang Mikol di Banjarnya pada 6 Oktober lalu. Penutupan itu dilakukan secara spontan setelah berkoordinasi dengan Kelian Adat Banjar Sakah yang pada saat itu turut hadir di lokasi. 
 
"Saya ditanyakan, apa tujuan ke TKP? Apa kapasitas saya hadir di TKP saat itu?  Apa yang dilakukan saat tiba di TKP? Siapa yang pasang plang penghentian proyek? Apakah proyek itu sudah diumumkan di Banjar. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi," tuturnya.
 
Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ketut Senter mengaku menjawabnya sesuai dengan apa yang dilihat dan dilakukan di TKP. Ia hadir ke TKP sebagai Linmas dan tim penertiban penduduk (pecalang). Dirinya ke TKP bersama pecalang lainnya untuk melakukan penertiban penduduk. Sidak itu dilakukan karena ada laporan dari krama bahwa di proyek tersebut mempekerjakan penduduk non permanen yang belum lapor diri ke banjar. 
 
Pada saat di TKP, Kelian Adat yang berkomunikasi dengan para buruh proyek. Sementara dirinya tidak melakukan apa-apa selain mendampingi kelian. Pecalang yang pasang plang penutupan adalah Wayan Parek dan Made Sarya. Keduanya bertindak atas seizin Kelian Banjar. "Proyek itu sudah pernah disampaikan di rapat Banjar pada 14 Agustus lalu. Saat itu warga tak mempermasalahkan pembangunan itu, yang penting sesuai dengan peraturan," jelasnya.
 
Sementara itu Kelian Adat Banjar Sakah, AA Gede Aryawan mengatakan pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan lanjutan setelah dirinya dan Kelian Dinas, I Ketut Sumadi Putra diperiksa 22 Oktober lalu. Keduanya saat itu diperiksa sebagai saksi penutupan pembangunan gudang Mikol milik PT Panca Niaga Bali itu. Penutupan itu berawal dari sidak penduduk terkait pekerja pada proyek itu yang tidak melaporkan diri. 
 
"Kita pahami bersama, di Bali ini setiap krama tamyu (penduduk non permanen) harus mengantongi surat tanda lapor diri ke banjar," ujarnya.
 
Menurut Aryawan, pemeriksaan penduduk pendatang itu juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengenal setiap penduduk yang ada. Ini berkaitan dengan kejadian penangkapan terduga teroris yang tinggal di di Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur. Tujuannya, agar pihaknya di Banjar utamanya para pecalang tahu tentang wilayah adatnya. 
 
"Kegiatan pendataan penduduk ini bagi kami sangat bermanfaat dan perlu dilakukan. Kadang-kadang data yang kami kumpulkan dibutuhkan oleh kepolisian. Ternyata saat kami sidak kemarin diketahui para pekerja atau buruh bangunan itu tidak melapor diri ke Banjar," katanya.
 
Mengetahui para buruh bangunan itu tak memiliki surat tanda lapor diri, pihaknya langsung menutup kegiatan proyek tersebut. Kegiatan penutupan itu spontanitas diikuti oleh krama lainnya. Penutupan itu sesuai dengan awig awig. Setiap warga tamu yang berusaha harus melapor ke Banjar. Tujuannya agar perusahaan yang dibangun itu tercatat sebagai usaha di Banjar. 
 
"Setelah kami berhentikan, mereka melapor ke Polsek Denpasar Selatan namun ditolak. Karena ditolak mereka melapor ke Polresta Denpasar," ungkapnya. 
 
wartawan
Redaksi
Category

Desa Bongkasa Pertiwi Terapkan Pengawasan Pemilahan Sampah Secara Digital

balitribune.co.id I Mangupura - Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran warganya memilah sampah organik dan anorganik. Seperti gebrakan yang dilakukan Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kabupaten Badung membuat inovasi pengawasan pemilahan sampah secara digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Investor Kuasai Lahan 80 Hektar, Pansus TRAP Minta BPN Evaluasi

balitribune.co.id I Denpasar - Pansus Tata Ruang Perizinan dan Aset (TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali mempertimbangkan perlunya membentuk Satuan Tugas Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Satgas TRAP) Provinsi Bali untuk agenda pemuliaan alam, manusia dan kebudayaan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Alot, DPRD Buleleng bakal Panggil Pelaku UMKM

balitribune.co.id I Singaraja - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Buleleng saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersama pihak Eksekutif. Salah satu poin krusial yang masih menjadi perdebatan adalah rencana pengenaan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rapat kerja bersama jajaran eksekutif digelar, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinkes Buleleng Selidiki Kasus Kematian Akibat Dengue Shock Syndrome di Banyuning

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melaporkan adanya kasus kematian akibat Dengue Shock Syndrome (DSS) yang terjadi di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Korban diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun 10 bulan.

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Golkar DPRD Badung Dukung Penanganan Sampah, Klarifikasi Pernyataan Sikap Anggotanya Terkait Pembuangan Kompos di Penarungan

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menegaskan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani persoalan sampah, termasuk kebijakan darurat jangka pendek yang sedang berjalan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.