balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung didampingi Sekda Badung mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi MCP (Monitoring Center for Prevention) Triwulan III Tahun 2021 di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (7/10).
Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Turut hadir Direktur Korsup Wilayah V KPK Budi Waluya, Kasatgas Wilayah V KPK Ismail Hindersah, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan, Kepala Bapenda I Made Sutama, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Kadis PMD Komang Budi Argawa serta kepala OPD terkait dilingkungan Pemkab Badung.
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan atas nama masyarakat Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih dan selamat datang KPK RI Wilayah V terkait koordinasi dan pencegahan korupsi di Badung. Pihaknya berkomitmen dan sepenuhnya agar bisa dibina, mulai dari aset hingga dengan unit kerja pengadaan barang dan jasa sehingga nanti bisa 0% kesalahan yang ada di Kabupaten Badung. Bupati juga berjanji akan menjadi salah satu role model pelaksanaan sistem pemerintahan yang ada di wilayah NKRI ini.
“Salah satu contoh transparansi keterbukaan dari 70.000 lebih desa di Indonesia, kami di Kabupaten Badung masuk 10 besar dan bisa mendapatkan juara 2 di Nasional yaitu Desa Punggul yang ada di Kabupaten Badung. Dan mudah-mudahan dengan motivasi, kita akan gerakan sepenuhnya dari 46 desa dan 16 kelurahan kedepannya secara bersama-sama,” tuturnya.
Terkait dengan sistem yang diciptakan oleh KPK RI untuk NKRI, Bupati Giri Prasta meyakini dengan sistem ini, transparansi dan keterbukaan taat asas pasti bisa berjalan dan Bupati betul-betul 100% akan melaksanakan hal ini. Salah satu contohnya pajak hotel dan restaurant, di era pandemi ini secara ekonomi negara, provinsi dan Kabupaten Badung terdampak.
“Kami akan selalu taat dan mengikuti arahan daripada KPK RI berkaitan dengan segala bentuk perjalanan pemerintahan. Sekali lagi mohon kami dibina sepenuhnya, kami meyakini apabila kita berprinsip kita pasti bisa, kita buktikan ini bisa berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.
Dalam paparannya Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan progress keberhasilan dan realisasi Pemda Badung di triwulan ketiga ini rata-rata sudah baik. Dimana Perencanaan dan Penganggaran APBD mencapai 90,3%, Pengadaan Barang dan Jasa 91,7%, Perizinan 94,5%, Pengawasan APIP 93,8%, Manajemen ASN 93,6%, ptimalisasi Pajak Daerah 60,3%, Manajemen Aset Daerah 57,5 % dan Tata Kelola Keuangan Desa 94,4%.
“Kami berharap kepada KPK RI untuk membina kami agar lebih baik lagi secara regulasi. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Bapak Bupati Badung tadi kita tetap mengharapkan pembinaan dan arahan-arahan dari KPK agar bisa menjadi salah satu role model,” ujarnya.
Sementara Direktur Korsup Wilayah V KPK Budi Waluya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat di Kabupaten Badung ini. Pihaknya mengapresiasi Bupati Badung dan jajarannya atas capaian daripada MCP Kabupaten Badung dengan indeks 84%, kalua dilihat warnanya adalah hijau mendekati nilai sempurna yaitu 100%.
“Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi mulai dari pendapatan pajak daerah dan juga manajemen aset, hal yang penting yang difokuskan 2021 dan banyak tantangannya di 2 hal itu. Kami sampaikan area-area itu sebanyak 8 area kita pilih karena itu rawan menjadi titik korupsi,” imbuhnya.
