balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan kembali memasang anggaran untuk Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan pada tahun 2022. Semua anggota DPRD akan dijatah Pokir.

Hanya saja, untuk jumlah dan besarannya belum dipastikan. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta sendiri telah menyetujui pemberian Pokir Dewan ini.

Ditemui di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2022, Selasa (29/3), Bupati Giri Prasta menegaskan bahwa Pokir Dewan ini sudah dirancang.

"Jadi saya pastikan akan diberikan ke Dewan pokir tersebut. Saat ini kita akan rancang kembali," ujarnya.

Menurutnya Pokir merupakan program yang dibuat kalangan DPRD di Kabupaten Badung yang diberikan untuk rakyatnya. Bahkan pihaknya selaku pemerintah tetap akan memberikan transfer dana untuk penyaluran aspirasi masyarakat dengan DPRD.

"Jadi semua itu berkenaan dengan bantuan ketika DPRD Badung melaksanakan reses. Saat DPRD melaksanakan reses dan kita pemerintah merealisasikan, berarti masyarakat kan merasa bangga," kata Giri Prasta.

Hanya saja, Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Badung ini enggan menyebut besaran Pokir yang akan dianggarkan untuk ke-40 anggota DPRD Badung. Ia hanya mengaku sudah menyarankan Bappeda Badung untuk menghitung terkait dengan Pokir yang akan diberikan.

"Bappeda harus merancang dengan baik. Sehingga semua bisa jalan. Kita lihat prioritas dan urgensi," ucapnya.

Sebelumnya kalangan DPRD Badung sempat geram dengan rencana dipotongnya Pokir Dewan oleh eksekutif.  Ketua DPRD Badung I Putu Parwata  menyebut Pokir  adalah amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

"Kalau yang diamanatkan Undang-undang kan tidak logis kita rasionalisasi. Menghilangkan Pokir (tidak logis-red) karena amanat Undang-undang," ujar Parwata.

Sementara Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya mengaku memangkas anggaran Pokir karena terjadi rasionalisasi pada seluruh anggaran, termasuk salah satunya Pokir Dewan.

"Rasionalisasi ini kan karena kita dibatasi oleh anggaran yang terbatas," tukas mantan Sekretaris DPRD Badung ini.