Bali Tribune, Amlapura - Tahap Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan telah memasuki Kecamatan Abang, Rendang dan Karangasem. Hampir seluruhnya dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri. Selanjutnya, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bebandem juga dihadiri oleh Bupati Mas Sumatri, Selasa (26/2), di Aula Kantor Desa Bebandem. Bupati Mas Sumatri mengharapkan usulan program dan kegiatan tidak fokus pada usulan fisik saja tapi juga dapat menyasar pada pemberdayaan masyarakat. “Pentingnya pemahaman dan kerjasama dari seluruh Kepala Desa beserta jajarannya untuk memberikan data yang akuntabel kepada pemerintah, apalagi saat ini sudah dibentuk Satgas Pengawalan dan Pengamanan Pendistribusian Bantuan Sosial yang merupakan kerjasama Polri dengan Kementerian Sosial RI,” tegas Bupati. Camat Bebandem I Gusti Ayu Putu Wija Srianjani menyampaikan, setelah direkaptulasi pada tingkat kecamatan secara umum dihasilkan beberapa prioritas rencana kegiatan. Diantaranya, teridiri dari 42 program, 89 kegiatan dengan nilai sebesar Rp 674 Miliar lebih yang terbagi menjadi tiga bidang, yakni bidang sarana dan prasarana terdiri dari 14 kegiatan dengan nilai usulan Rp 315 Milyar lebih. Bidang ekonomi terdiri dari 27 kegiatan dengan nilai usulan. Bidang ekonomi terdiri dari 27 kegiatan dengan nilai usulan Rp 330 Milyar lebih. Sedangkan bidang sosial budaya terdiri dari 48 kegiatan dengan nilai usulan Rp 28 Milyar 548 Juta. Musrenbang di Kecamatan Kubu, Bupati Mas Sumatri diwakili oleh Kepala Bappelitbangda, Sujana Erawan. Dalam kegiatan tersebut Sujana Erawan mengatakan, tema pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar pengembangan infrastruktur, pariwisata dan ekonomi kreatif, menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan lima prioritas pembangunan daerah yang meliputi peningkatan pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui pembangunan pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif, pelestarian adat, seni dan budaya daerah, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah.
