Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Catatan Kritis Bali 2019 , Pemiskinan Masyarakat

Bali Tribune/ FGD - Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer saat membuka acara Fokus Grup Diskusi "Refleksi Akhir Tahun: Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019" di Kantor DPD Golkar Bali, Senin (30/12).
balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut momen pergantian tahun 2019 menuju tahun baru 2020, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar Focused Group Discussion (FGD) bertema "Refleksi Akhir Tahun: Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019" yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Senin  (30/12).
 
FGD dibuka Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, hadir pula segenap pengurus seperti, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry dan pengurus DPP Partai Golkar Dewa Widiasa Nida, Ketua Tim Pilkada DPD Partai Golkar Provinsi Bali Made Dauh Wijana dengan moderator Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Bali Komang Suarsana alias Mang Kos.
 
FGD menghadirkan narasumber yang berkompeten dari berbagai kalangan seperti, guru besar Universitas Udayana Prof Wayan Ramantha, para pimpinan instansi dan asosiasi pengusaha di Bali seperti Ketua BPD HIPMI Bali I Gusti Nyoman Darmaputra dan Ketua Kadin Bali Made Ariandi.
 
Hadir pula Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Bali Trisno Nugroho, Herry A.Y. Sikado, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali, para pimpinan DPD Golkar Kabupaten/Kota se-Bali dan undangan lainnya.
 
Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan FGD ini bertujuan mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat dengan ahli dan pemerhati yang terlibat dalam memberikan tujuan terhadap pembangunan sektor ekonomi  sosial dan budaya di Bali dalam kurun waktu pembangunan. 
 
FGD ini juga membudayakan model diskusi untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dan masukan tentang pembangunan Bali untuk disampaikan kepada Gubernur Bali, DPRD Bali, DPR-RI dan DPD-RI Dapil Bali, serta Bupati / Walikota se-Bali. 
 
"FGD ini sebagai refleksi dan catatan kritis pembangunan Bali bidang politik ekonomi dan sosial budaya. Hasil FGD ini kami rekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali untuk ditindaklanjuti di tahun 2020," ujarnya.
 
Menurut Demer, berbagai permasalahan senantiasa menyertai perjalanan tahun 2019, ditandai dengan dinamika di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 
 
Ada sejumlah catatan krtitis yang dapat dijadikan refleksi akhir tahun 2019. Terdapat pula sejumlah harapan untuk melakukan perbaikan dalam menyongsong dan melakoni tahun baru 2020.
 
Di bidang ekonomi, ketimpangan ekonomi  di Bali cukup tinggi  sebab pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di Bali Selatan melalui geliat sektor pariwisata.
 
Kondisi kurang bagus bagi daerah lain seperti Karangasem, Jembrana dan Buleleng juga tidak baik Denpasar, Badung dan Gianyar. Yang punya lahan bisa menikmati dengan menjual atau menyewakan lahannya tapi yang tidak punya lahan tidak akan mampu bersaing agak berat dan bisa jadi termarjinalkan.
 
"Pertumbuhan tanpa pemerataan tidak ada artinya," tegas Demer yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
 
Dampak lainnya inflasi tinggi  tapi tidak diikuti peningkatan pendapatan penduduk sehingga kondisi ini menjadi pemiskinan masyarakat. "Sangat sulit menurunkan gaya hidup. Yang paling gampang dilakukan jual tanah, jual rumah lalu pindah ke pinggiran," kata Demer.
 
Sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, Bali juga bergelut dengan persoalan sampah. Masalah ini coba dijawab dengan hampir semua kabupaten/kota mengeluarkan Perda terkait sampah.
 
"Walau ada Perda solusi belum tuntas. Tidak cukup sekedar aturan tapi bagaimana ke bawah dalam hal pengawasan, penindakan pelanggaran, dan harus ada solusi lain kurangi sampah," katanya.
 
Momok lainnya bagi pariwisata Bali adalah persoalan kemacetan yang kian parah dan tidak adanya transportasi publik. "Wisatawan kesal sebab macet kalau mau keman- mana. Banyak teman saya di Jakarta juga malas ke Bali karena macet," kata Demer.
 
Ketika keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung dan berlibur di Bali terganggu maka Pulau Dewata ini tidak akan lagi menjadi pilihan tempat wisata. "Masalah kemacetan dan transportasi publik ini perlu jadi perhatian ke depan," pungkas Demer.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Sempitkan Alur Sungai, Lima Pemilik Bangunan Dipanggil Satpol PP

balitribune.co.id I Mangupura - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung memanggil paksa lima pemilik lahan di kawasan Jalan Kunti II, Seminyak, atas dugaan pelanggaran penyempitan alur sungai. Tindakan ilegal tersebut dituding menjadi pemicu utama banjir serta terhambatnya proses inspeksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Unik, Perayaan Cap Go Meh Bertepatan dengan Purnama Kesanga

balitribune.co.id I Kuta - Perayaan Cap Go Meh sebagai penutup rangkaian Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berlangsung khidmat di Bali, Selasa (3/3/2026). Suasana religius terasa kian kental lantaran puncak hari ke-15 Imlek ini bertepatan dengan hari suci Purnama Kesanga bagi umat Hindu di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang Lebaran, Warga Serbu Layanan Penukaran Uang Baru BI

balitribune.co.id I Denpasar -  Layanan penukaran uang pecahan kecil yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H terus diburu masyarakat. Pada Rabu (3/3/2026), layanan ritel BI yang digelar di Masjid Baitul Mukminin BKDI Bali, kawasan Panjer, Denpasar, tampak dipadati warga yang ingin mempersiapkan kebutuhan Lebaran da

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Atasi Jalan Rusak, DPRD Buleleng Pastikan Anggaran Rp 68 Miliar di 2026

balitribune.co..id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Sebagai bentuk komitmen, anggaran sebesar Rp 68 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2026 untuk perbaikan jalan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.