Negara, Bali Tribune
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMK, MA, Kejar Paket C dan SMA LB secara serentak dimulai hari ini. Untuk mewujudkan UN berkualitas, salah satunya mencegah adanye kecurangan, berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai leading sektor yang membidangi sekolah sebagai pelaksana UN dan Kepolisian.
Kepala Dinas Pendidikan Permuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Kabupaten Jembrana I Nengah Alit, Minggu (3/4), mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk mencegah dan meminimalisir segala kemungkinan atau peluang terjadinya kecurangan pelaksanaan UN.
Ia menyebutkan, selain memperketat pelaksaan UN melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di dua SMK (SMK Negeri 1 Negara dan SMK Negeri 3 Negara) yang dikatakannya tidak bisa dimanipulasi. Kendati kelulusan akan ditentukan sekolah, menjelang UN, pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah untuk menandatangani fakta integritas agar tetap mengujudkan UN berkualitas.
Walaupun ada ruang kelas di beberapa sekolah yang memang telah dipasang CCTV, tetapi pihaknya tidak melakukan pemasangan secara khusus untuk UN, karena menurutnya peserta UN akan sulit untuk bekerjasama. Sulitnya peserta UN kerjasama saat pelaksanaan UN menurutnya soal UN telah disusun secara acak sehingga tidak ada soal yang sama dalam satu ruangan dan jumlah paketnya pun tidak diketahui, terlebih tidak ada kode soal, hanya menggunakan barcode.
Peserta UN memang dilarang untuk membawa barang ke dalam luar ruangan UN selain yang diperlukan untuk mengerjakan soal, seperti hanya bolah membawa pensil, bolpoint, pengerot, penghapus dan alas untuk menghitamkan LJK, sedangkan orek-orek berupa kertas buram telah disiapkan panitia UN. Pengawasan UN juga masih tetap menggunakan sistem pengawasan silang, menurutnya guru pengawas yang ada dimasing-masing sekolah pelaksana UN akan rotasi setiap mata ujian kesekolah lain dalam satu sub rayon.
Untuk pemantauan pelaksanaan UN, menurutnya akan ada tim dari Ombudman perwakilan Provinsi Bali serta tim pemantau dari pusat dan provinsi yang akan turun memantau jalannya UN dimasing-masing Kabupaten/Kota secara tertutup, ia pun mengaku tidak mengetahui personil dan jadwal tim pemantau UN tersebut akan turun.
Pantauan Bali Tribune, Minggu (3/4), di beberapa Sekretariat Sub Rayon Penyelenggara UN, tampak pengamanan naskah UN dilakukan secara ketat. Petugas Kepolisian baik yang berseragam maupun berpakaian preman disiagakan untuk mengawasi penyimpanan naskah UN.
Kapolres Jembrana AKBP Djoni Widodo dikonfirmasi, Minggu (3/4), sore mengatakan pihaknya menyiagakan personel untuk mengamankan dan mengawal pelaksanaan UN sehingga mencegah kebocoran dan kecurangan pelaksanaan UN, mulai dari pengawalan dan pengamanan naskah UN baik dari Rayon hingga disimpan di Sub Rayon serta pengamanan pelaksanaan UN dimasing-masing sekolah. Menurutnya pihaknya telah menugaskan 65 personil dimana dibagi dalam 3 sift, setiap shiftnya terdiri dari 3 sampai 4 orang terdiri atas personil dari masing-masing Polsek dan di back up Polres yang akan mengamankan dan mengawal UN baik di Sub Rayon dan disekolah-sekolah. Jumlah personil itu di luar personel patroli. Tetapi menurutnya pengamanan UN di sekolah-sekolah laksanakan agar tidak terkesan seram.
Namun hingga saat ini belum ada indikasi yang mengarah pada kecurangan UN seperti kebocoran soal, tetapi menurutnya nantinya setiap ada kecuringan terlebih yang mengarah pada tindak pidana akan ditindak secara tegas. Pihaknya juga telah mensosialisasikan salah satuny melalui radio agar siswa terutama peserta UN tidak mempercayai dan terkecoh dengan bocoran-bocoran yang beredar dan menyesatkan.
