balitribune.co.id | Negara - Dinamika rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi terus bergulir. Di Jembrana telah dilaksanakan konsulatsi publik tahap II. Namun tahap konsultasi publik tahap dua tersebut masih dinilai amburadul.
Pasalnya, masyarakat pemilik tanah maupun pihak desa/kelurahan justru malah dibingungkan dengan adanya data yang banyak kesalahan.
Rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk - Mengwi digelar di Jembrana Selasa (18/1/2022) hingga Kamis (20/1/2022) ini sudah memasuki tahap konsultasi publik tahap II.
Konsultasi kedua ini dilaksanakan di beberapa tempat dan dibagi beberapa desa/kelurahan.
Kendati sudah dua kali pelaksanaan konsultasi publik ini, namun masih terjadi banyak kesalahan data pemilik tanah yang terkena jalur tol. Persoalan ini membuat masyarakat maupun pihak desa/kelurahan menjadi bingung.
Faktanya, nama warga yang tanahnya tidak terkena jalur tol malah yang keluar dan diundang untuk mengikuti konsultasi publik. Sedangkan warga yang tanahnya terkena jalur jalan tol malah tidak mendapat undangan.
Seperti diungkapkan oleh Perebekel Yehembang Kangin I Gede Suardika. Ketua Forum Perbekel/Lurah Kabupaten Jembrana ini mengatakan pihaknya justru merasa bingung dengan adanya banyak nama yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan pemilik tanah yang terkena jalur tol tersebut.
"Kasus data yang amburadul ini terjadi di semua desa hampir sama input data awal, kesalahannya entah itu dari BPN atau dari yang lainnya ini yang masih menjadi pertanyaan,” katanya.
Ia juga menyebut ada yang satu orang muncul dua undangan yang berarti mereka memakai dua bidang tanah, “Memang ada kadang-kadang bidang tanah yang sudah berubah setelah mencari penyempurnaan di BPN akan tetapi masih muncul nama yang lama itu yang mempersulit proses sosialisasi/konsultasi,” ujarnya. Perbekel lainnya juga mengakui persoalan tersebut.
Perebekel Desa Penyaringan I Made Dresta mengaku setelah mengahdiri konsultasi publik tahap II pembanguna jalan tol Selasa (19/2/2022) siang di Gor Krisna Jvara Lingkungan Dauhwaru, Jembrana juga mengakui banyak sekali warga yang tanahnya tidak kena jalur tol mendapat undangan sosialisasi.
Menurut data belum valid sehingga masih tidak jelas. "Mengapa warga yang tidak mempunyai tanah di jalur tol tersebut bisa mendapat undangan. Kami harap nantinya data leboh vakid sehingga ke depan warga tidak ribut," jelasnya.
Sedangkan Tim Persiapan Pembangunan Jalan Tol I Gede Adiratma dikonfirmasi meminta media untuk konfirmasi ke Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Ketut Kariasa.
Namun ia sempat mengatakan sumber data yang belum valid tersebut bersumber dari tim instansi pemohon dalam hal ini bersumber dari Bina Marga. Hal tersebut ada dalam di dokumen DPPT (Dokumen PerencanaanPengadaan Tanah). Sedangkan saat ini menurutnya tahapan pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi baru persiapan.
"Ini hanya tahapan persiapan, untuk tahapan pelaksanaan setelah mendapatkan persetujuan masyarakat, kemudian memulai Penetapan Lokasi (Penlok) melalui SK Gubernur Bali nanti kita serahkan kepada presentasi pemohon dari Dirjen Bina Marga," terangnya.
Adiratma juga menyebut setelah di bentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. Tim inilah yang menurutnya akan mengidentifikasi dan memverifikasi warga yang tanahnya terkena jalur tol. Setelah penetapan penlok baru nanti warga yang tanahnya terkena jalur akan didata ulang.
"Sebelumnya lahan jalur tol Gilimanuk Mengwi diambil dari satelit sehingga data tanah warga yang terkena jalur tol tersebut belum valid," tutupnya.
Begitu pula Ketut Kariasa sebelumnya juga mengatakan saat ini proses masih tahapan persiapan pembangunan jalan tol. Dimana dalam tahapan ini, dilakukan tiga kali konsultasi publik. Konsultasi tahap II ini kembali mengundang pihak warga yang sebelumnya tidak hadir.
“Tahap konsultasi ini dilakukan berulang hingga konsultasi publik ketiga. Baru selanjutnya tahapan penetapan lokasi. Jika sudah selesai semua (tahapan konsultasi publik), akan dilakukan penlok,” ujarnya.
