Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Data Pertanahan Usang, Potensi Pajak Tidak Optimal

obyek pajak
Bali Tribune /PAJAK - Antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak di Jembrana diakui masih terjadi kesenjangan sehingga berdampak pada pendapatan daerah

balitribune.co.id | Negara - Berbeda dengan pemerintah pusat yang melakukan pembaruan data setiap hari, data pertanahan di Kabupaten Jembrana yang belasan tahun belum dilakukan pembaruan oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak. Kondisi ini berdampak pada banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik.

Hingga kini masih banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik. Belum dilakukannya pembaruan data oleh Pemkab Jembrana menjadi salah satu penyebabnya. "Sebelumnya, setelah kita amati ternyata masih banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah karena data yang dimiliki Pemkab Jembrana terakhir diperbarui pada tahun 2013, sedangkan di BPN datanya diperbarui setiap hari," ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana I Gde Witha Arsana Selasa (26/8).

Menurutnya pemadupadanan data ini merupakan upaya strategis untuk mewujudkan satu peta, satu data yang nantinya menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Menyikapi hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pertanahan Kabupaten Jembrana. Kerjasama antara instansi pusat dengan pemerintah daerah ini terkait Pengintegrasian Data Pertanahan.

Penandatangan Nota Kesepahaman dan PKS tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana I Gde Witha Arsana bertempat di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Selasa (26/8). MOU dan PKS ini dimaksud berkaitan dengan sinkronisasi dan kolaborasi layanan pertanahan serta pengintegrasikan data tanah bumi dan bangunan dengan Pemkab Jembrana sebagai dasar untuk perencanaan tata ruang serta kebijakan pertanahan kedepan.

Sekretaris Daerah Jembrana I Made Budiasa mengakui untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta percepatan sertifikasi aset-aset tanah, khususnya yang merupakan barang milik daerah diperlukan sinergi dalam pengintegrasian data pertanahan, “kita bisa saling mendukung, terutama dalam hal pengintegrasian data pertanahan untuk mengoptimalkan pajak daerah.  Kita juga sepakat bekerjasama dalam proses sertifikasi aset-aset tanah milik daerah, supaya ke depan pengelolaan aset bisa jadi lebih tertib dan jelas," ucapnya.

Antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak diakuinya sebelumnya masih terdapat kesenjangan. Sinkronisasi antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak kini diharapkannya dapat benar-diharapkan bisa benar-benar sesuai, "kami berharap data pertanahan kita bisa lebih rapi dan tertata, khususnya dalam hal sinkronisasi antara NIB (Nomor Induk Bidang) dan NOP (Nomor Objek Pajak). Tujuannya agar jumlah bidang tanah benar-benar sesuai dengan jumlah objek pajak yang tercatat," ungkapnya. 

wartawan
PAM
Category

Polres Buleleng Ungkap Lima Kasus Narkoba, Tujuh Pria Ditangkap

balitribune.co.id | Singaraja - Polres Buleleng mengungkap lima kasus narkotika selama 10–14 November 2026. Sebanyak tujuh pria diamankan di wilayah Kecamatan Buleleng, Sawan, dan Kubutambahan dengan barang bukti 1,56 gram bruto sabu serta 5.269 butir pil Y jenis triheksifenidil.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

TPAKD Badung Raih Penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari OJK Bali

balitribune.co.id | Mangupura – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diserahkan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali, Senin (16/11/2026), bertempat di Kantor Gubernur Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pasar Properti Bali Terkoreksi, Ekonomi Tetap Tumbuh 5,85 Persen

balitribune.co.id | Denpasar - Pasar properti komersial di Bali mengalami penyesuaian pada Triwulan III 2026. Perubahan preferensi konsumen, persaingan usaha, serta dinamika permintaan dan pasokan mendorong penurunan harga di sejumlah segmen properti. Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan pelemahan ekonomi Bali yang justru masih tumbuh kuat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wagub Dorong TPAKD Perluas Akses Keuangan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif, yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Minta Diskes Telusuri Alasan RS Siloam Hentikan Layanan BPJS 2027

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Rumah Sakit (RS) Siloam Bali tidak memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai 2027 mendapat perhatian DPRD Badung. Komisi IV DPRD Badung meminta Dinas Kesehatan (Diskes) melakukan penelusuran terhadap kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.