Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Data Pertanahan Usang, Potensi Pajak Tidak Optimal

obyek pajak
Bali Tribune /PAJAK - Antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak di Jembrana diakui masih terjadi kesenjangan sehingga berdampak pada pendapatan daerah

balitribune.co.id | Negara - Berbeda dengan pemerintah pusat yang melakukan pembaruan data setiap hari, data pertanahan di Kabupaten Jembrana yang belasan tahun belum dilakukan pembaruan oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak. Kondisi ini berdampak pada banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik.

Hingga kini masih banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik. Belum dilakukannya pembaruan data oleh Pemkab Jembrana menjadi salah satu penyebabnya. "Sebelumnya, setelah kita amati ternyata masih banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah karena data yang dimiliki Pemkab Jembrana terakhir diperbarui pada tahun 2013, sedangkan di BPN datanya diperbarui setiap hari," ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana I Gde Witha Arsana Selasa (26/8).

Menurutnya pemadupadanan data ini merupakan upaya strategis untuk mewujudkan satu peta, satu data yang nantinya menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Menyikapi hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pertanahan Kabupaten Jembrana. Kerjasama antara instansi pusat dengan pemerintah daerah ini terkait Pengintegrasian Data Pertanahan.

Penandatangan Nota Kesepahaman dan PKS tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana I Gde Witha Arsana bertempat di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Selasa (26/8). MOU dan PKS ini dimaksud berkaitan dengan sinkronisasi dan kolaborasi layanan pertanahan serta pengintegrasikan data tanah bumi dan bangunan dengan Pemkab Jembrana sebagai dasar untuk perencanaan tata ruang serta kebijakan pertanahan kedepan.

Sekretaris Daerah Jembrana I Made Budiasa mengakui untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta percepatan sertifikasi aset-aset tanah, khususnya yang merupakan barang milik daerah diperlukan sinergi dalam pengintegrasian data pertanahan, “kita bisa saling mendukung, terutama dalam hal pengintegrasian data pertanahan untuk mengoptimalkan pajak daerah.  Kita juga sepakat bekerjasama dalam proses sertifikasi aset-aset tanah milik daerah, supaya ke depan pengelolaan aset bisa jadi lebih tertib dan jelas," ucapnya.

Antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak diakuinya sebelumnya masih terdapat kesenjangan. Sinkronisasi antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak kini diharapkannya dapat benar-diharapkan bisa benar-benar sesuai, "kami berharap data pertanahan kita bisa lebih rapi dan tertata, khususnya dalam hal sinkronisasi antara NIB (Nomor Induk Bidang) dan NOP (Nomor Objek Pajak). Tujuannya agar jumlah bidang tanah benar-benar sesuai dengan jumlah objek pajak yang tercatat," ungkapnya. 

wartawan
PAM
Category

Admin Akun @Kep_alakeluarga Ditangkap Polda Bali, Peras Korban hingga Puluhan Juta

balitribune.co.id | Denpasar - Anggota Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Bali menangkap pengelola akun media sosial @Kep_alakeluarga berinisial RR (27) di Kota Dumai, Riau, pada Sabtu (7/11/2026). Penangkapan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan, serta pelanggaran perlindungan data pribadi melalui media sosial.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Siswi SD di Jembrana Jadi Korban Kekerasan Seksual

balitribune.co.id | Negara - Kasus kekerasan seksual terhadap siswi kelas VI SD di Jembrana menjadi perhatian serius. Instansi terkait tengah melakukan langkah pendampingan dan perlindungan kepada korban. UPTD PPA Jembrana terus mempersiapkan pendampingan psikologis serta memastikan terpenuhinya hak pendidikan dan perlindungan korban.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Status Lahan SMPN 3 Kuta Selatan Belum Tuntas, Desa Adat Targetkan Penyelesaian 2027

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Desa Adat Tanjung Benoa untuk menyelesaikan persoalan status lahan SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Kepastian pemanfaatan lahan sekolah tersebut masih menjadi persoalan, termasuk usulan tukar guling dengan lahan milik desa adat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Peringati Hari Pahlawan, Bupati Adi Arnawa Targetkan Pemerataan Akses Pendidikan Masyarakat

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Selasa (10/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click

RSUD Giri Asih dan RS Suwiti Siap Layani Pasien BPJS

balitribune.co.id | Mangupura - Penantian masyarakat terhadap beroperasinya rumah sakit milik Pemkab Badung secara penuh di wilayah Abiansemal dan Pelaga diharapkan segera berakhir. Dinas Kesehatan Badung menargetkan RSUD Giri Asih dan RS Suwiti sudah dapat memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan pada November 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.