balitribune.co.id | Nusa Dua - Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo tegaskan bahwa sinergi instrumen, infrastruktur, dan kebijakan untuk pengembangan kapasitas dan sistem informasi merupakan kunci bagi pembangunan ketahanan maritim. Hal ini disampaikannya pada Sesi Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Bilateral Indonesia-Perancis dengan tema Membangun Ketahanan Maritim Indonesia di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar, Kamis (12/5) di Hilton Resort, Nusa Dua, Bali.

Indonesia menggandeng Perancis dalam membahas isu ketahanan maritim untuk dapat berbagi pengalaman terbaik dalam mengelola wilayah maritimnya. “Perancis dan Indonesia memiliki pengalaman yang sama dalam menikmati wilayah maritim yang luas, di mana kita memiliki potensi yang tidak terhingga untuk kesejahteraan, namun disaat yang bersamaan juga tanggung jawab untuk menghadapi tantangan lingkungan, keberlanjutan, keamanan, dan keselamatan,” ujar Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Y.M. Olivier Chambard, dalam pidato pembukaannya.

“Tantangan di sektor maritim saat ini meluas dari sekedar tantangan tradisional, di mana berbagai tantangan non-tradisional seperti praktik IUU Fishing dan konsekuensi dari perubahan iklim perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Deputi Basilio.

“Untuk itu, Indonesia perlu persiapkan strategi ketahanan maritim dan program aksi sebagai dasar menyusun dan menentukan peraturan terkait sektor maritim, utamanya wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar,” lanjutnya.

Deputi Basilio lebih detail menjelaskan tiga aksi utama yang akan dilakukan Indonesia untuk memperkuat ketahanan maritim, yaitu peningkatan kepedulian terhadap isu ketahanan maritim, kerja sama dengan para donor dan mitra strategis baik nasional maupun internasional, serta kebijakan/regulasi tata kelola sumber daya kemaritiman yang efektif.

“Program ketahanan maritim harus dilihat sebagai bagian dari komitmen yang lebih besar dan terintegrasi di seluruh level, dari masyarakat hingga pembuat kebijakan baik pusat maupun daerah, dengan sifatnya yang multi-stakeholders,” ujarnya.

FGD menghasilkan komitmen untuk menyusun suatu Rencana Aksi Ketahanan Maritim sebagai peta jalan bagi kebijakan ketahanan maritim berdasarkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab yang menggandeng seluruh pemangku kepentingan di sektor maritim.