balitribune.co.id I Denpasar - Keberadaan pusat perbelanjaan baru di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, mendapat sorotan DPRD Kota Denpasar. Meningkatnya volume kendaraan sejak dibukanya pusat perbelanjaan tersebut dinilai turut memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan Serangan dan sepanjang Bypass Ngurah Rai.

Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dan Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar dalam rapat paripurna, Dewan mendorong pemerintah mengambil langkah serius dan berkelanjutan untuk mengurai persoalan kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar.

Sekretaris Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Anugraha Merta, mengatakan kemacetan di kawasan menuju KEK Kura-Kura Bali perlu segera mendapat perhatian pemerintah bersama perangkat daerah terkait. “Dengan sudah dibukanya pusat perbelanjaan baru di KEK Kura-Kura Bali yang menyebabkan kemacetan bertambah, harus segera diantisipasi oleh pemerintah melalui perangkat daerah terkait,” ujarnya, Rabu (12/8/2026).

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra, I Gede Tommy Sumertha, mengatakan kemacetan parah hampir terjadi setiap hari dan tidak hanya ditemukan di jalan nasional maupun provinsi, tetapi juga di jalan kota hingga ruas jalan permukiman.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan pembenahan tata kelola lalu lintas secara serius dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan underpass di simpang Tol Bali Mandara–Bypass Ngurah Rai.

Selain itu, DPRD juga mendorong pembangunan underpass di simpang Gatot Subroto Barat–Cokroaminoto serta percepatan realisasi jalan in-out menuju Pelabuhan Sanur.

Khusus kemacetan menuju KEK Kura-Kura Bali, Tommy mendorong pemerintah membangun akses jalan in-out yang menghubungkan kawasan KEK di Serangan dengan Tol Bali Mandara. Pembangunan tersebut dinilai perlu dilakukan melalui sinergi Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Pusat.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, DPRD juga meminta penataan parkir diperkuat. Pemerintah Kota Denpasar bersama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma didorong menertibkan kendaraan yang parkir di badan jalan serta menegakkan larangan parkir di atas trotoar.

Penambahan kantong parkir juga dinilai penting, antara lain di kawasan Pasar Badung, GOR Ngurah Rai, Plaza Thamrin, Plaza Suci, Pasar Sanglah dan Pasar Kreneng. Dewan turut mendorong pembangunan gedung khusus parkir yang selain mengurangi parkir di badan jalan juga berpotensi meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

Tommy menambahkan, kegiatan masyarakat, swasta maupun pemerintah berupa event dan festival juga kerap menjadi salah satu pemicu kepadatan lalu lintas. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan atau berdampak terhadap ruas jalan perlu diatur agar tidak menambah beban kemacetan.

Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan lonjakan arus kendaraan di sepanjang Bypass Ngurah Rai, mulai dari perempatan Pesanggaran hingga kawasan Benoa Tol dan ke arah timur, saat peresmian pusat perbelanjaan baru di Sira Village disebabkan oleh sejumlah faktor.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah penutupan sebagian ruas jalan oleh masyarakat yang tengah melaksanakan upacara di Banjar Pesanggaran. “Yang kedua, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berkunjung ke mal yang baru. Karena tipikal masyarakat kita di Bali kan memang sudah sama-sama kita ketahui, di mana ada yang baru pasti tingkat kunjungannya tinggi,” jelasnya.

Namun, Arya Wibawa menyebut kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut mulai berangsur berkurang setelah tingginya antusiasme masyarakat pada awal pembukaan pusat perbelanjaan.

Pemkot Denpasar, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengaturan lalu lintas.

Hal itu karena Bypass Ngurah Rai merupakan kewenangan pemerintah provinsi, termasuk pengaturan sistem Area Traffic Control System (ATCS).
Koordinasi diperlukan agar pengaturan ATCS milik pemerintah provinsi dapat tersinkronisasi dengan sistem ATCS yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar.

Terkait usulan pembangunan jalan penghubung maupun underpass, Arya Wibawa memastikan Pemkot Denpasar akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat. "Untuk usulan jalan dan underpass, pihaknya akan segera koordinasi, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” pungkasnya.