BALI TRIBUNE - Pemerintah Kota Denpasar memastikan akan melakukan pembangunan Pasar Badung di Tahun 2017 ini. Namun hingga akhir bulan April, pembangunan pasar terbesar di Bali ini ternyata belum dimulai. Hal ini mengundang perhatian sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar. Dewan kawatir pembangunan Pasar Badung yang dirancang tuntas pada pertengahan Desember 2017 mendatang tidak akan rampung sesuai target.

Salah satu anggota DPRD Kota Denpasar dari Komisi III AA Susrutha Ngurah Putra menegaskan, pada prinsipnya sepakat pembangunan Pasar Badung itu menjadi prioritas. Akan tetapi, lanjut dia, konsekuensi budget anggaran yang telah disetujui dalam APBD Kota Denpasar untuk menjalankan pembangunan infrastruktur seharusnya bisa digerakkan dan berjalan beriringan.

“Sekarang pihak eksekutif memfokuskan pembangunan Pasar Badung, dan penetapan tender saja belum, paling tidak Mei, dan kira-kira Juni baru pengerjaan, artinya ada sisa waktu 7 bulan ke depan, saya rasa mustahil selesai pada Desember,” jelas Susrutha, Kamis (27/4).

Lanjut, politisi Demokrat ini, kalau tak selesai, lantas bagaimana dengan proyek lainnya. Kalau ditunda, kata dia maka akan berdampak bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Seharusnya, pembangunan proyek yang sudah dianggarkan APBD bisa dijalankan bersama-sama, tidak satu-satu proyek saja.

“Misalnya, proyek jalan, gedung sekolah dan sebagainya, harusnya dikerjakan juga, artinya beriringan. Kalau fokus Gedung Pasar Badung saja, takutnya nanti molor, yang lainya juga bisa molor, artinya tidak ada pembangunan dalam tahun ini, yang rugi siapa,” ungkapnya.

Berbeda dengan Susrutha, anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar  AA Ngurah Gede Widiada justru sebaliknya, tidak memandang pembangunan fisik secara holistik. “Saya rasa fokus prioritas pembangunan Pasar Badung sudah tepat, yang mana pasar terbesar di Bali ini,kebutuhannya cukup urgen untuk diselesaikan secepatnya,” kata Widiada.

Dikatakan, proses yang dianggarkan pun sudah ditetapkan bahkan pusat telah menggelontor anggaran Rp 75 miliar melalui Dana Alokasi Khusus tahun 2017. “Masalahnya, memang menjadi persoalan penggunaan anggaran, dalam satu bangunan, ada dua anggaran antara pusat dan daerah, ini perlu dimatangkan jangan sampai ada temuan penggunaan anggaran,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, M.A Dezire Mulyani, M.Si, mengatakan belum ada kepastian kapan akan dilakukan pengumuman tender karena masih dalam proses evaluasi. Mulyani mengakui kemoloran dalam pengumuman lelang tersebut karena berbenturan dengan hari Kartini, oleh karena itu, Mulyani mengatakan sesegera mungkin menyelesaikan evaluasi tender tersebut.

“Memang kita akui mengalami kemunduran tapi kami segera akan melakukan evaluasi dan akan menyelesaikannya mudah-mudahan dalam seminggu ini agar cepat diselesaikan evaluasinya. Hingga kini baru ada lima perusahaan yang masuk dalam pelelangan tender ini,” ujarnya.