balitribune.co.id | Denpasar - Perwakilan masyarakat dari 8 kecamatan di Kabupaten Karangasem, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (14/8). Mereka diterima Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi dan jajaran, di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali.

Di hadapan para wakil rakyat, perwakilan masyarakat ini menyampaikan aspirasi terkait Bantuan Stimulus Usaha (BSU) yang dinilai janggal dan tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak warga yang dipandang mampu, termasuk di antaranya aparatur sipil negara (ASN), yang justru kecipratan BSU yang disalurkan oleh Dinas Koperasi tersebut. Di sisi lain, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru hanya 'gigit jari".

"Kejanggalan lain, di satu dusun ada yang menerima BSU ini hanya sebanyak dua orang. Sementara di dusun lainnya, yang menerima justru ratusan orang. Ini jelas sangat tidak adil," ujar Gusti Putu Sudarma, koordinator warga yang menyampaikan aspirasi.

Ia pun mempertanyakan mekanisme serta tata cara penyaluran BSU ini. Sebab yang terjadi di lapangan, khususnya di Karangasem, banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, pihaknya meminta bantuan dewan, untuk menelusuri hal ini, termasuk memperjuangkan nasib masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

Merespons aspirasi warga ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi berjanji untuk menelusuri dan menindaklanjutinya. Menurut dia, apapun alasannya, dana yang bersumber dari APBD Provinsi Bali tersebut harus disalurkan dengan penuh tanggung jawab. Mereka yang menerima bantuan tersebut, harus benar-benar yang membutuhkan.

"Kita dengar aspirasi tadi, antara Dinas Koperasi Kabupaten dan Provinsi tidak nyambung. Data diberikan kabupaten, malah data lain yang dapat. Lalu agak timpang. Ada yang hanya dua penerima di satu dusun, sementara di dusun lain yang dapat ratusan," ujar Kresna Budi.

Ia bahkan meminta Gubernur Bali Wayan Koster, agar bersama dewan turun ke lapangan guna mengecek langsung hal ini. Apalagi dari aspirasi warga, ada juga ASN yang justru menerima bantuan. Padahal, masih ada warga yang lebih membutuhkan yang seharusnya mendapatkan itu. 

"Kalau benar seperti itu, bisa dipecat. Kan aneh, sudah tahu ASN kok masih terima. Tegas saja. Pecat. Masa orang berpendidikan, tidak sadar bahwa bantuan itu ditujukan untuk mereka yang membutuhkan," tandas politikus senior Partai Golkar asal Buleleng itu.

Penting juga gubernur bersama dewan turun, mengantisipasi hal ini akan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, anggaran yang dialokasikan cukup besar. Yang dikelola Dinas Koperasi saja, jumlahnya mencapai sekitar Rp 220 miliar.

"Kita akan telusuri yang janggal ini. Kita pantau ke bawah. Karena KPK bisa turun lho. Dana gede ini soalnya. Yang dikelola Dinas Koperasi saja sekitar Rp 220 milar," kata Kresna Budi.

Ia juga mengingatkan soal dugaan kepentingan politik yang bermain dalam penyaluran bantuan ini. Menurut Kresna Budi, sangat tidak elok jika dalam situasi pandemi Covid-19 ini, penyaluran bantuan malah ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.

"Janganlah bermain-main. Ini kan gotong-royong. Jangan sampai diklaim kelompok tertentu. Ada waktunya partai bergerak. Sekarang ini kita bersama-sama utamakan rakyat," pungkas Kresna Budi.