Bali Tribune, Bangli - Anggota DPRD Bangli, Satria Yudha sangat menyesalkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) hingga memasuki pertengahan bulan Maret belum menerima gaji. Padahal alokasi anggaran untuk penggajian sudah terakomodir dalam APBD 2019. “Kami sangat menyayangkan PTT belum menerima gaji, padahal nafkah yang mereka terima  besaranya tidak sebeberapa,” ungkapnya. Anggota dewan dari Fraksi PDIP ini mempertanyakan kinerja  yang selama ini telah dijalankan pimpinan Organiasi Perangkat Dearah (OPD). Untuk urusan gaji adalah hal yang rutin, kenapa samapi bisa terlambat dalam pencairanya. “Kami mempertanyakan apa yang menjadi kendala OPD sampai hal yang rutin pun pengambilan pekerjaanya terlambat,” tegasnya, Jumat (15/3). Padahal kata Satria Yudha, dalam setiap rapat kerja dengan pimpinan OPD pihaknya selalu  menekankan  OPD bekerja secara profisional ,apalagi pemerintah juga telah memperhatikan kesejahteraan PNS  lewat Tunjangan Perbaikan Penghasilan. “Anggaran untuk TPP lumayan besar, dan  sepatutnya harus diimbangi kinerja yang  bagus,” kata Satria Yudha. Sekretaris Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Anak Agung Gede Trisna jaya saat dikonfirmasi terkait belum cairanya gaji PTT mengatakan hampir 90 persen OPD telah  mengajukan amprah untuk pencaiaran gaji PTT. Kata Agung Trisna Jaya. “Kami sifatnya hanya menunggu, kalau amprah dari OPD  masuk langsung kami proses, ketika sudah ada Surat Perintah Membayar dari OPD  baru keluar  Surat Perintah Pencairan Dana,” ujarnya. Disinggung kendala kenapa gaji PTT bisa terlambat? Agung Trisna Jaya mengatakan untuk masalh itu  tanyakan langsung ke OPD, tapi yang jelas hampir 90 persen sudah mengajukan amprah bahkan sudah ada yang cair diantaranya Setda,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disdikpora, BKPAD, DLH, Dinsos, Pol PP dan Damkar, Diskominfo, Inspektorat, Bapeda, Disperindag,Dishub, RSUD, BPBD, Dinas PU, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja. “Memang ada yang belum mengajukan amprah,” sebut Agung Trisna Jaya tanpa mau menyebut OPD dimaksud.