Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Disinyalir Ada Surat Domisili Abal-abal

Bali Tribune/ PPDB - Suasana PPDB di SMPN 1 Bangli di hari kedua.
Balitribune.co.id | Bangli - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP sudah memasuki hari kedua. Banyak siswa  dari luar zonasi  mendaftar menggunakan dokumen surat keterangan domisili. Di salah satu sekolah disinyalir ada pendaftar dari luar zonasi menggunakan surat keterangan lapor diri abal-abal. Tentu kondisi ini dapat berimas  pada siswa yang memang berada dalam zone sekolah tersebut.
 
Seperti diketahui bagi siswa yang ingin mendaftar menggunakan domisili, syarat minimal satu tahun sudah tinggal di wilayah yang dimaksud. Setiap kali pelaksanaan PPDB, banyak masyarakat yang baru mengurus domisili agar anaknya bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan. Menurut sumber, bahwa ada orang tua siswa yang membuat surat keterangan domisili, namun sejatinya orang tersebut tidak berdomisili di lingkungan itu. "Sebenarnya tidak berdomisili di wilayah tersebut. Hal ini harus disikapi, jangan sampai warga asli tidak dapat sekolah," ungkapnya Jumat (21/6). 
 
Menyikapi masalah ini anggota DPRD Bangli, Satria Yudha mendesak pihak sekolah lebih teliti dalam hal pemeriksaan dokumen. Jangan sampai kedepanya timbul persoalan lain. "PPDB harus disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Apa yang menjadi petunjuk teknis diterap dengan baik," ungkapnya. 
 
Satria Yudha juga mengingatkan para orang tua siswa, agar mendaftarkan anak sesuai dengan zonasi. Jika memang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. "Kalau memang diluar zonasi jangan dipaksanakan. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Tentu ini bukan contoh yang baik bagi anak-anak," ujarnyam 
 
Lanjutnya, penggunaan sistem zonasi diharapkan ada pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, untuk itu diharapkan peran serta dari masyarakat. "Kaitnya dengan domisili abal-abal, kami juga ingatkan kepada kepala lingkungan, agar tidak melakukan tindakan yang justru merugikan warganya sendiri," sambungnya. 
 
Satria Yudha tidak menampik jika di Bangli masih ada stigma sekolah favorit dan bukan favorit. Untuk itu perlu dilakukan pemerataan baik dari segi sarana maupun tenaga pendidikan. Sehingga siswa tidak numplek di satu sekolah. 
 
Sambungnya, terkait pemerataan pendidikan pihaknya juga mendesak pemerintah untuk melakukan rolling tenaga pendidikan. Bagi guru berprestasi agar bisa disebar di seluruh sekolah. "Guru berprestasi bisa di sebar, tidak hanya di satu-dua sekolah saja," imbuhnya. 
 
Sementara itu salah satu kepala SMP Negeri di Bangli, mengatakan terkait domisili atau surat pernyataan diri bahwa yang bersangkutan tinggal di satu wilayah kuncinya ada di kepala lingkungan. "Untuk surat pernyataan dibuat oleh pihaknya  siswa bersangkutan yang bersangkutan, kemudian ditanda tangani oleh kepala lingkungan dan mengetahui oleh lurah/kepala desa. Sekarang kata kuncinya ada di kepala lingkungan. Dalam surat pernyataan bermaterai, jika dikemudian hal terjadi persoalan maka yang bersangkutan bertanggung jawab," jelasnya. 
 
Dikatakan, pula jika memang tidak masuk zonasi sekolah yang diinginkan, hendaknya legowo. "Jika memang tidak masuk zonasi agar bisa legowo mencari sekolah lain," ujarnya. 
 
wartawan
Agung Samudra
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.