balitribune.co.id | Amlapura - DPRD Karangasem menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi dengan eksekutif membahas terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Semesta Berencana (SB) Karangasem Tahun 2027, Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas (PT) BPD Bali, Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, Provinsi Bali, dan Ranperda tentang Pinjaman Daerah di BPD Bali.
Rapat kerja gabungan komisi yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi pada Selasa (10/11/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika bersama anggota dewan dari seluruh Komisi di DPRD Karangasem, sementara dari pihak eksekutif dihadiri oleh Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, bersama seluruh pimpinan OPD dan jajaran di lingkungan Pemkab Karangasem.
Begitu rapat dibuka oleh Ketua DPRD I Wayan Suastika, para anggota dewan dari masing-masing komisi langsung meminta Sekda Karangasem untuk menjabarkan terkait empat Ranperda tersebut. Diantaranya terkait Perda penyertaan modal yang salah satunya terkait penyertaan modal pada PT BPD Bali. Dewan berpandangan sebagai bank kebanggaan masyarakat Bali yang di dalamnya juga terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang positif bagi penguatan struktur keuangan daerah.
Namun terhadap rencana penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali dan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara tersebut dewan menilai pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengkaji alokasi anggaran mana yang menjadi diprioritaskan, ditengah menurunnya dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat, sehingga untuk penyertaan modal kepada PT. BPD Bali, dan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara agar menyesuaikan dengan kondisi APBD daerah mengingat untuk penyertaan modal tidaklah mendesak apalagi ditengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami defisit atau keterbatasan anggaran. “Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) hari ini kita melaksanakan pembahasan terhadap empat Ranperda yaitu dua Ranperda tentang penyertaan modal, Perda Pinjaman Daerah dan Perda tentang APBD Semesta Berencana Karangasem 2027,” sebut Wayan Suastika.
Dikatakannya, khusus terkait Ranperda APBD Semesta Berencana Karangasem Tahun 2027, pihaknya akan melakukan pembahasan yang cukup mendalam termasuk mencermati porsi dan alokasi anggaran di masing-masing OPD. Kendati memang semuanya sudah dijabarkan dalam KUA PPAS. “Kita juga masih menunggu pemerintah pusat terkait status P3K Nakes dan Guru. Nah ini yang masih kita menunggu, dimana kami juga sudah melaksanakan koordinasi ke Kementrian Dalam Negeri dan ini masih menunggu APBN 2027, jadi kita masih menunggu ini. Jika memang tidak nanti menyesuaikan,” tegas Wayan Suastika.
Sementara terkait, optimalisasi PAD dan Pajak MBLB, beberapa fraksi di DPRD memberikan apresiasi atas upaya BPKAD beserta jajaran eksekutif yang menargetkan kenaikan PAD Tahun 2027 menjadi Rp 552.7 Milyar, atau naik Rp 41,58 Miliar dibanding APBD 2026 sebesar Rp 511,18 Milyar.
