balitribune.co.id | Gianyar - Menuai sorotan tajam dari dewan, Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Satu Pintu (DPMST)Kabupaten Gianyar Dewa Alit Mudiarta langsung turun ke Villa Kappa de Senses, Ubud, Rabu (8/12). Pihaknya mengakui ada bangunan dalam proyek villa tersebut tidak sesuai IMB.

Dewa Alit Mudiarta menyebutkan, Rabu pagi pihaknya sudah meninjau langsung ke Kappa de Senses di Desa Kedewatan Ubud. Diakui pula jika terdapat bangunan di luar kententuan IMB. Disebutkan pula jika  bangunan akomodasi tersebut sudah mengantongi IMB. "Setelah IMB, kami tidak melalukan penelusuran lagi. Adanya temuan angunan di luar ketentuan IMB bukan kesalahan kami," lempar Dewa Alit.

Disebutkan, bangunan yang dikeluhkan masyarakat tersebut berjarak 4 meter dari tempat suci. Sedangkan dalam pengajuan IMB, lahan yang dekat tempat suci tersebut kosong. Sedangkan dari IMB jarak bangunan dengan tempat suci 20 meter. Karena ada lahan kosong, pihak owner menambahkan bangunan hanya  atas  ijin dari pelaseh subak. " Jadi disini yang memunculkan pertanyaan. Bangunan di luar ketentuan IMB tersebut melanggar Perda, kami perintahkan di bongkar, " terang Dewa Alit.

Ketua Fraksi Indonesia Raya (FIR) DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra malah mengaku heran dengan toleransi atas pelanggaran ini. Baginya tidak ada istilah pelanggaran melebihi kwntuan IMF. "Intinya, tidak ada istilah melanggar sebagian. Jika tidak sesuai IMB,  yang melanggar dan ditindak tegas.

Lanjutnya, IMB yang telah dikeluarkan oleh  DPMST adalah produk berupa izin yang berlandaskan regulasi. Bukan sebaliknya dijadikan tameng, untuk memberi kesan jika proyek tersebut sudah tertib hukum.  Bahkan, Putra meras heran Plat IMB di copy dalam bentuk cetakan gambar yang diperbesar. Kenyataannya, didalamnya bangunan melanggar. "Investor ini sudah mempermainkan IMB, jadi wajib ditinjau ulang. Seluruh aktivitas proywmek pun harus dihentikan," sorotnya.

Pelanggaran jenis ini dipastikan Putra juga terjadi di proyek lainnya.  Khawatirnya, pelanggaran jenis ini biasa terjadi lantaran ada kebijakan di bawah tangan. Hal demikian adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari pihak pengawas, tarutamanya daru unsur OPD terkait. "Dalam pelanggaran ini  kok cuci tangan. Investor jenis ini, termasuk investor nakal yang mengakali produk izin pemerintah. Karena melanggar yang harus ditindak tegas. Bukan ditoleransi sepotong-sepotong," keselnya.

Sebagaimana hasil peninjauan, bangunan akomodasi itu, memiliki luas 4.270 m2 dengan tiga lantai.  Sedangkan bangunan yang melanggar ketentuan IMB tersebut akan digunakan sebagai lobby dengan memanfaatkan  lahan radius kesucian pura.