balitribune.co.id | Denpasar - Dalam rangka melaporkan berbagai kegiatan terkait dengan kondisi perekonomian Bali terkini, dan apa-apa saja yang mempengaruhi kinerja APBN tahun 2023 sampai dengan Februari akhir di Provinsi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali menggelar Press Conference "APBN Kita Regional Provinsi Bali Edisi Maret 2023" Selasa (28/3).
"Kegiatan rutin yang kita lakukan, bagaimana kita memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan APBN di Bali, implementasinya, kinerjanya, dan dampaknya di Bali. Dan, kali ini kita spesial, karena kita dipimpin langsung oleh para pimpinan kita di Kementerian Keuangan. Hadir Prof. Candra Fajri Ananda, yang merupakan Staf Khusus Menteri Keuangan, juga Made Arya, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara," ucap Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho.
Prof. Candra Fajri Ananda, dalam kegiatan ini menyampaikan, kegiatan ini salah satunya adalah upaya memantau apakah APBN yang diterima daerah betul-betul dirasakan oleh masyarakat, terutama dari perspektif di daerah.
"Yang kedua, kita juga ingin melihat bahwa perkembangan ekonomi nasional, tentu harus tetap prudent pengelolaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap daerah," katanya. Sekaligus juga memberikan sinyal-sinyal, contohnya tentang makro ekonomi dunia yang masih belum bisa dikatakan secure, masih ada ancaman-ancaman perang, geopolitik yang berubah.
Ia berpandangan ekonomi Bali memang belum 100% pulih seperti tahun 2019 akan tetapi sudah menuju ke arah pertumbuhan, tinggal bagaimana akselerasinya.
Lantas Prof. Candra Fajri Ananda yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, menyampaikan ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah seperti, aspek ekonomi, sosial kependudukan dan geografis. Secara Spesifik ia juga katakan ketergantungan Bali pada sektor pariwisata, perlu dilakukan penggalian potensi ekonomi di sektor selain pariwisata untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata.
Menurutnya, sektor pariwisata perlu diarahkan kepada quality tourism, yang berbasis pada cultural tourism, traditional tourism, eco-tourism, education tourism, health tourism (medical, healing, wellness), dan digital tourism. Melanjutkan hibah pariwisata dan relaksasi yang diberikan untuk pelaku industri perhotelan dan restoran. Realokasi anggaran belanja barang dan jasa dialihkan ke belanja modal mengingat keperluan rapat/ATK dan semacamnya bisa dikurangi dengan pemanfaatan teknologi. Mengadakan program-program dan insentif yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Dan yang tak kalah pentingnya yakni melakukan kolaborasi daerah," pungkasnya.
