balitribune.co.id | Denpasar - Publikasi pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan konten yang menarik secara visual. Kecepatan membaca isu, akurasi data, hingga kemampuan merespons percakapan publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal tersebut mengemuka dalam Pelatihan Pembuatan Publikasi Instansi yang digelar Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali di Ruang Rapat Sad Kerthi, DKLH Provinsi Bali, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai dalam penyusunan serta pengelolaan publikasi instansi, mulai dari pembuatan gambar, video grafis, desain, hingga penyampaian informasi kegiatan yang informatif dan sesuai dengan standar komunikasi publik Pemerintah Provinsi Bali.
Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Kadek Suadnyana Puriyanto (KSP) mengatakan, fungsi kehumasan pemerintah pada dasarnya menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat.
Ia mengibaratkan pemerintah dan masyarakat berada pada dua sisi yang memerlukan jembatan komunikasi agar informasi mengenai kebijakan maupun program dapat tersampaikan dengan baik.
“Bagaimana cara masyarakat menjangkau gubernur, termasuk kebijakan dan program beliau? Harus melalui jembatan. Itulah fungsi kami. Jembatan itu kami pelihara, kami buatkan sistemnya, kami jaga dan rawat dengan baik supaya masyarakat bisa lalu-lalang melewati jembatan itu,” kata KSP.
Menurut dia, komunikasi publik tidak berhenti pada proses menyampaikan informasi. Harus terdapat ruang pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan aspirasi, masukan, maupun persoalan publik ikut terbaca.
Ia juga menekankan perlunya pembagian fungsi yang jelas antara kehumasan perangkat daerah dan fungsi Biro Humas dan Protokol, tanpa mengurangi pentingnya sinergi antarlembaga.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapat pemahaman bahwa publikasi pemerintah harus memenuhi prinsip cepat, akurat, relevan, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini dinilai penting karena setiap konten yang dipublikasikan melalui kanal pemerintah tidak sekadar menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Perangkat daerah juga didorong menjadi sumber pertama dalam menyediakan data dan informasi terkait program, kegiatan, maupun persoalan sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, kemampuan menyiapkan bahan komunikasi yang cepat dan valid tidak hanya bertumpu pada unit kehumasan.
Pada kesempatan tersebut, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali turut mengenalkan pemanfaatan SIMPATI sebagai instrumen pengumpulan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Hasil pengumpulan data diharapkan untuk mempercepat pengambilan keputusan oleh instansi, dan juga dapat digunakan untuk menentukan apakah data tersebut membutuhkan pendalaman, klarifikasi, penguatan narasi, maupun langkah komunikasi lainnya.
Dalam alur tersebut, perangkat daerah teknis berperan menyediakan data dan penjelasan substantif sesuai kewenangannya. Selanjutnya, fungsi kehumasan mengolah substansi tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Untuk memperkuat tahapan setelah suatu isu terdeteksi, peserta juga diperkenalkan dengan Proyek Perubahan TAKTIS melalui BALI SIGAP.
BALI SIGAP diarahkan mendukung pengelolaan tindak lanjut isu, mulai dari registrasi isu, koordinasi dan penugasan, pemenuhan data, penyusunan respons, pengendalian narasi, hingga dokumentasi penanganan isu.
Melalui mekanisme tersebut, komunikasi publik pemerintah diharapkan memiliki mata rantai yang lebih utuh, mulai dari mendeteksi percakapan publik, memastikan validitas data, mengoordinasikan perangkat daerah terkait, hingga menentukan serta mendokumentasikan respons pemerintah.
Selain KSP, pelatihan menghadirkan Kasubag Penyiapan Materi Pimpinan I Dewa Putu Gede Suarjaya, Sekretaris DKLH Provinsi Bali Ni Putu Ayu Puryani, Kabid P4 Hutan dan KSDAE Provinsi Bali Hesti Sagiri, serta Direktur PT Bali Pustaka News sekaligus Komisaris PT Info Warga Republik Anugrah Arifanto sebagai narasumber.
Pelatihan ini sekaligus diarahkan untuk membangun pemahaman bersama bahwa kecepatan pemerintah dalam merespons isu publik bertumpu pada dua hal utama, yakni kemampuan mendeteksi isu sejak dini dan kecepatan perangkat daerah menyediakan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
