BALI TRIBUNE - Terbatasnya anggaran pemerintah untuk melakukan pembangunan tak sebanding dengan kebutuhan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan kegiatan ekonomi di Bali. hal ini terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima paparan CEO PINA Center Ekoputro Adijayanto di Gedung Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (9/11). PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah) adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan modal besar. Menurut Eko pembangunan infrastruktur tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD. Sampai tahun 2019 saja, hanya 41,3 persen pembangunan infrastruktur yang ditopang anggaran pemerintah. Itulah sebabnya diperlukan sumber pembiayaan lain. “PINA menjadi pengungkit sehingga yang tadinya seperti tidak bisa menjadi bisa,’ kata Eko. Gubernur Koster menyadari bahwa pendapatan daerah baik Provinsi maupun kabupaten di Bali tidaklah tinggi. Dari sembilan kabupaten menurutnya hanya Badung, Denpasar dan Gianyar yang PAD-nya cukup besar. Sementara provinsi Bali PAD-nya ‘hanya’ 3,3 triliun rupiah. “Beruntung Bali diselamatkan kepentingan nasional dan internasional sebagai tuan rumah sehingga mendapat bantuan pembangunan infrastruktur,” ujarnya. Ke depan Ia berharap Bali bisa mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru diluar pajak kendaraan. Salah satunya dengan membangun infrastruktur-infrastruktur pariwisata dan penunjang pariwisata yang memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk pembangunan infrastruktur tersebut ia akan memprioritaskan pembiayaan dari dalam negeri.
