balitribune.co.id | Mangupura - Kalangan DPRD Badung berharap pemerintah segera menghidupkan kembali sektor pariwisata yang masih terpuruk akibat dampak pandemi virus Corona (Covid-19). Pasalnya, sektor pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Bali khususnya Badung yang telah menjadi sumber pendapatan utama daerah.
Selain itu, para wakil rakyat Badung ini juga meminta agar biaya rapid test khususnya untuk para pekerja pariwisara sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Badung, sehingga tidak memberatkan para pekerja yang selama ini sudah sulit. Terlebih biaya rapid test lumayan mahal.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta di Gedung Dewan, Selasa (30/6).
“Sektor pariwisata harus segera dihidupkan kembali dengan tatanan normal baru. Objek wisata yang lama tutup harus bersiap dibuka seperti pantai, restoran dan tempat hiburan,” ujar Parwata.
Menurutnya kalau sektor pariwisata ini tidak dibuka akan memperburuk perekonomian warga Badung. Pasalnya, hampir 85 persen perekonomian “Gumi Keris” bertumpu pada sektor pariwisata. “New normal ini tentu dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Dan kami rasa ini harus dilakukan,” katanya.
Parwata yang Sekretaris DPC PDIP Badung ini meyakini dengan tatanan hidup baru ini, semua sektor perekonomian masyarakat Bali khususnya Badung bisa bangkit dari keterpurukan. Apalagi, sektor pariwisata, ia sangat optimis akan menggeliat lantaran masyarakat dan wisatawan sangat jenuh tinggal di rumah selama masa pandemi.
“Dengan semangat gotong royong saya yakin bisa. Gotong royong ini dengan Satgas Covid-19 di Desa. Mereka dilibatkan dan ikut mengingatkan bila ada hotel, restoran atau tempat rekreasi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Begitu juga pengunjung kalau tidak pakai masker bisa diingatkan,” jelasnya.
Dengan dibukanya sektor pariwisata pihaknya berharap sektor-sektor lain secara bertahap juga ikut bangkit.
“Kalau ini (sektor pariwisata) sudah hidup, maka 85 persen ekonomi di Badung akan bergerak. Karena sektor riil dan industri sangat bergantung kepada pariwisata,” papar Parwata.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat, para pelaku usaha dan wisatawan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Setiap tempat usaha dan objek wisata wajib melengkapi sarana standar protokol seperti, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan alat thermal scannaer. Begitu juga pengunjung dan masyarakat, ia wajib memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun dalam jumlah banyak.
“Intinya, tidak usah paranoid kita tetap dengan protokol kesehatan. Dan tanggal 9 Juli (2020) pariwisata sudah mulai dibuka,” tegasnya.
Sementara mengenai kewajiban pekerja pariwisata harus rapid test, Parwata meminta agar itu dipenuhi. Untuk masalah biaya yang ditimbulkan oleh rapid test tersebut diharapkan supaya sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah.
“Soal rapid test, itu mesti gratis. Pemkab Badung harus menanggung biaya rapid test. Toh itu juga untuk keselamatan dan kesehatan warga kita semua,” tegasnya.
Hal senaga juga disampaikan Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa. Menurutnya kalau rapid test dilakukan secara mandiri maka akan sangat memberatkan para pekerja. Terlebih, biaya rapid test lumayan mahal.
“Untuk rapid test pemerintah harus mempersiapkan. Dan itu harus gratis,” timpalnya.
Kembali Parwata menambahkan bagi pekerja bisa datang langsung atau perusahaannya yang mengusulkan ke Dinas Kesehatan Badung untuk dirapid test gratis. Selain itu pihak desa juga bisa mengusulkan warganya yang akan bekerja untuk dirapid test ke Pemkab.
“Kita akan fasilitasi, karena ini untuk kepentingan kita bersama,” tegas Parwata.
Sementara itu Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengaku akan memfasilitas rapid test bagi pekerja di sektor pariwisata, yang menjadi salah satu syarat penerbitan sertifikat tatanan kehidupan era baru bagi pengelola usaha pariwisata. Hanya saja ia menegaskan bahwa pekerja pariwisata yang akan mendapatkan fasilitas rapid test gratis ini, khusus yang ber-KTP Badung.
"Kita akan fasilitasi (rapid test untuk pekerja pariwisata). Kita memiliki 53 ribu alat rapid test, kami kira itu mencukupi," kata Giri Prasta
Terkait kebijakan Bupati Giri Prasta tersebut pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata Badung mengaku sudah menindaklanjuti. "Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Rapid test untuk pekerja pariwisata khusus warga ber-KTP Badung akan dilakukan bertahap," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Badung I Made Badra saat dikonfirmasi, Selasa (30/6).
Dalam edaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali rapid test dilakukan secara mandiri oleh karyawan, tapi menurut Badra, hasil rapat terakhir di provinsi, pemerintah daerah diperbolehkan memfasilitasi. Pendataan pekerja pariwisata yang akan mendapatkan fasilitas rapid test dilakukan melalui Tim Verifikasi yang sebelumnya sudah terbentuk.
"Pengusaha pariwisata mendaftarkan karyawannya melalui Tim Verifikasi. Persyaratan utama harus ber-KTP Badung," imbuhnya.
Sementara itu secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Badung dr Nyoman Gunarta menegaskan telah siap mengeksekusi kebijakan Bupati memberikan fasilitas rapid gratis bagi pekerja pariwisata Badung. "Pada prinsipnya kami siap," ujarnya.
Mengenai ketersediaan alat rapid test, mantan Dirut RSD Mangusada ini mengungkapkan dari RKA pihaknya menyiapkan sebanyak 53.000 rapid test. "Kita punya 53 ribu alat rapid test, dan baru terpakai sebanyak 21 ribu," ungkapnya.
Soal jumlah pekerja yang akan menjalani rapid, pihaknya masih menunggu data dari Dinas Pariwisata.
