BALI TRIBUNE - Teluk Benoa kembali menjadi sorotan masyarakat Bali beberapa waktu terakhir. Hanya saja hal tersebut bukan terkait reklamasi, namun lantaran PT Jasamarga Bali Tol (JBT) yang kembali menggulirkan rencana pembangunan area pelayanan wisata (rest area) di sisi timur bagian tengah jalan Tol Bali Mandara.  Rencana ini pertama kali dimunculkan tahun 2016 lalu. Ketika itu, JBT menargetkan pembangunan rest area yang dinamai Bedawang Nala ini rampung tahun 2017. Sayangnya hingga akhir tahun 2018, rencana tersebut tidak terealisasi.  Kini memasuki tahun 2019, wacana pembangunan rest area kembali digulirkan. Dalam konsep JBT, konstruksi rest area ini akan dimulai tahun 2020. Hanya saja sama seperti tahun 2016, wacana ini kembali dimentahkan oleh DPRD Provinsi Bali.  "Pada saat ide ini pertama kali muncul tahun 2016, kita sudah tolak. Kasihan Teluk Benoa itu. Itu kan tambang emas. Lalu hanya dibuat rest area. Untuk apa? Dari dulu saya bilang, ini gagasan yang sangat konyol, sempit, dangkal," ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali I Nengah Tamba, di Denpasar, Minggu (6/1).  Tamba mengatakan, gagasan tersebut konyol karena tidak memiliki nilai tambah apapun bagi Bali maupun industri pariwisatanya. Bahkan jika rest area tersebut tetap dibangun, justru akan mematikan banyak pengusaha kecil.  "Berapa sih jarak tempuh Nusa Dua - Bandara Ngurah Rai? Ga perlu ada rest area lah. Rest Area ini akan mematikan pengusaha kecil, lokal," tegas politikus Partai Demokrat asal Jembrana itu.  Ia pun meminta BUMN, khususnya JBT, untuk berpikir yang lebih besar. BUMN jangan sampai mematikan pengusaha kecil. Apalagi, fungsi BUMN adalah membangun serta mentransfer pengetahuan serta teknologi.  "BUMN itu bukan bertanding dengan rakyat. Dia harus mentransfer pengetahuan. Biarkan wisatawan di pinggir jalan, makan atau ngopi di warung rakyat, supaya ekonomi kerakyatan jalan. Jangan malah konyol rancang rest area," tandas Tamba.  Disinggung rancangan pembangunan rest area ini sengaja digulirkan sebagai pintu masuk reklamasi Teluk Benoa, Tamba menepisnya. Menurut dia, tidak ada kaitan antara reklamasi dan pembangunan rest area yang dinamai Bedawang Nala ini.  "Rest area ini dirancang oleh BUMN, dalam hal ini JBT. Kalau reklamasi itu akan dilakukan oleh investor. Jadi ini tidak ada kaitannya," tutur Tamba, yang kembali maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana dari Partai Demokrat pada Pileg 2019.  Ia pun memastikan, pihaknya di DPRD Provinsi Bali akan menggagalkan rencana pembangunan rest area ini. "Pasti akan kita gagalkan," tukasnya.  Bagi Tamba, jika memang JBT memiliki dana yang banyak maka lebih baik membangun hal yang besar. Misalnya membuat tol Kuta - Legian - Seminyak - Canggu.  "Kalau mau buat, buat yang besar. Yang menjadi simbol, menjadi kebanggaan rakyat Bali. Bukan rest area. Untuk apa? Mendatangkan wisatawan? Kan tidak! Memelihara wisatawan yang ada? Juga tidak! Itu kan sama dengan berburu di kebun binatang," kata Tamba.  "Kalau memang JBT punya uang, bikin jalan tol saja. Bikin tol Kuta - Legian - Seminyak - Canggu. Kita kasi di atas sungai biar tidak ada pembebasan lahan. Dia pakai alur sungai," pungkas Tamba, sembari berjanji akan segera memanggil manajemen JBT untuk menjelaskan hal ini.