Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Gianyar Tetapkan APBD Perubahan 2020

Bali Tribune/ PARIPURNA- Bupati Gianyar saat Rapat Paripurna Pegesahan APBD Perubahan 2020.
Balitribune.co.id | Gianyar - Di tengah Pandemi Covid-19, APBD Perubahan Tahun 2020  Gianyar yang dibahas secara marathon akhirnya disahkan melalui Sidang Paripurna, Kamis (3/9). Sidang dipimpin Ketua DPRD, Wayan Tagel Winarta didampingi Wakil Ketua, Gusti Ngurah Anom Masta dan hadir Bupati Gianyar, Made Mahayastra bersama OPD terkait.
 
Sidang diawali dengan pembacaan pendapat akhir DPRD Gianyar yang dibacakan Gusti Ngurah Anom Masta yang menyampaikan pokok pokok hasil pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2020. Perubahan APBD dilakukan karena beberapa hal diantaranya; perkembangan yangvtidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran karena kegiatan jenis belanja, adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini.
 
APBD Tahun 2020 yang dirncanakan Rp 2,549 triliun pada APBD Perubahan mengalami penutunan Rp 302,39 miliar lebih. Sedangkan belanja induk yang direncanakan Rp 3.03 triliun lebih, berkurang Rp 556,2 miliar menjadi Rp 2.48 triliun. Defisit APBD Perubahan ditutup dari pembiayaan daerah dari penerimaan daerah sebesar Rp 301 miliar lebih. "Dengan demikian anggota DPRD telah memahani dan membahas secara seksama dengan harapan kepentingan masyarakat Gianyar yerpenuhi," jelas Anom Masta.
 
Selain menyetujui APBD Perubahan, DPRD Gianyar juga memberikan masukan berupa; pemulihan pandemi covid 19 dijadikan skala prioritas dan belanja daerah yang sifatnya mengikat sebagai kewajiban pemerintah harus betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat kecil.
 
Usai mendapat persetujuan atau pengesahan APBD Perubahan, Bupato Mahayastra menyampaikan akan bersungguh-sungguh melaksanakan PERDA APBD Perubahan guna kesejahteraan rakyar Gianyar. "Kami sangat mengapresiasi DPRD Gianyar yang telah secara marathon menyelesaikan dan membahas APBD Perubahan," Jelas Mahayastra. 
 
Dengan disahkannya APBD Perubahan, maka akan diaktualisasikan dalam bentuk kinerja oleh OPD Pemkab Gianyar. Mahayastra juga menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan Gianyar AMAN, menuju kesejahteraan masyarakat Gianyar di segala bidang. "Saya berkomitmen yang terbaik gina mewujudkan masyarakat Gianyar yang sejahtera," tutup Mahayastra. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.