balitribune.co.id | Tabanan – DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran (Banggar) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 secara realistis dan berpedoman pada capaian kinerja 2026.

Penyelarasan perencanaan fiskal tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko alokasi belanja daerah yang tidak dapat dieksekusi di lapangan.

Anggota DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2027 harus bertumpu pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Langkah ini penting agar target dan alokasi yang dipasang tidak meleset dari kemampuan finansial riil daerah. “Proses penyelarasan perlu dilakukan agar APBD lebih realistis serta meminimalkan risiko belanja yang tidak dapat dieksekusi,” ujar anggota DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi, dalam rapat kerja pembahasan RAPBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

Kritik senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara. Ia mengingatkan bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp 951,10 miliar lebih harus didasarkan pada perhitungan yang cermat agar tidak memicu kegagalan pelaksanaan program belanja di kemudian hari.

Dorongan untuk menyusun perencanaan yang terukur juga ditegaskan oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa. Ia meminta sinergi antara legislatif dan eksekutif diperkuat agar pembahasan penganggaran benar-benar menyasar kebutuhan faktual masyarakat. “Hal ini diperlukan agar perencanaan anggaran dapat disusun secara cermat, realistis, dan selaras dengan kebutuhan serta kondisi faktual di lapangan,” tegas Arnawa.

Ia menambahkan, perencanaan yang realistis juga wajib mengakomodasi aspirasi warga perdesaan yang disalurkan melalui dewan. “Termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan bagian dari upaya menampung dan memperjuangkan aspirasi Masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan I Gede Susila memaparkan bahwa Belanja Daerah pada APBD Induk 2027 memang dirancang mengalami efisiensi menjadi Rp 2,13 triliun lebih.

Alokasi tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan urusan wajib dan program strategis daerah. “Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124,37 miliar lebih atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,25 triliun lebih,” terang Susila.

Di sisi lain, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan mencatat realisasi PAD hingga 31 Oktober 2026 telah menembus angka Rp 670 miliar lebih atau 68 persen dari target.

Capaian realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama bagi dewan dan TAPD sebelum menyetujui RAPBD 2027 ke tahapan persidangan berikutnya.