Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dugaan Penyimpangan Sewa Rumah Jabatan Sekda Buleleng, Ini Kata Sekda Suyasa

Bali Tribune / Sekda Buleleng, Gede Suyasa
balitribune.co.id | Singaraja - Pasca penetapan delapan pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata oleh Kejaksaan Negeri Buleleng, kembali publik Buleleng dikejutkan dengan kasus dugaan penyimpangan dana sewa rumah jabatan (rumjab) Sekda Buleleng yang saat ini tengah dibidik Kejaksaan Tinggi Bali.
 
Dalam dugaan penyimpangan itu, Kejaksaan Tinggi Bali menyoal penyimpangan keuangan daerah untuk sewa rumah dinas jabatan Sekda Kabupaten Buleleng yang terletak di Jalan Kumbakarna kawasan LC Bhaktiseraga, Singaraja. Sewa rumah jabatan itu dianggarkan melalui APBD terhitung sejak tahun 2014 hingga 2020 dengan perjanjian sewa menyewa antara PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) pada Sekda Kabupaten Buleleng dengan pemilik rumah yang menjadi objek sewa rumah jabatan. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, Zuhandi menyebut dugaan kerugian Negara akibat kasus itu mencapai Rp 836.952.318,-.
 
Atas kasus itu, apa kata Sekda Kabupaten Buleleng Gede Suyasa?.
 
Menurut pengganti Sekda sebelumnya, Dewa Ketut Puspaka ini, akan melakukan analisa bersama bagian hukum sembari menghormati proses hukum yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Suyasa mengatakan, akan melakukan analisa bagian mana yang menjadi persoalan hukum seperti yang disoal oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Terlebih selama ini, menurut Suyasa, Kabupaten Buleleng secara berurutan mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
”Kalau dilihat dari sisi penganggaran itu sudah ada di dalam perda APBD, kemudian termasuk penjabaran APBD. Ini yang perlu didalami lagi bagian mana yang menjadi sebuah masalah di dalam pelaksanaan sewa rumah sekda itu. Kita menghormati dan mengembalikan ke proses hukum,” jelas Suyasa, Kamis (18/3/2021).
 
Berdasarkan regulasi, pemberian dana sewa rumah jabatan tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2006. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah rumah jabatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah dan Sekda. Jadi, untuk pemerintah daerah yang tidak menyediakan rumah jabatan, penyediaannya dilakukan melalui sewa.
 
Di Buleleng, kata Suyasa, baru memiliki rumah jabatan Bupati. Untuk Wakil Bupati dan Sekda belum memiliki rumah jabatan. ”Yang sedang kita analisa pada bagian hukum apakah rumah jabatan itu bersifat spesifik atau administrasi umum,” tandasnya.
 
Sementara itu hasil penelusuran Bali Tribune ini terkait anggaran dana sewa rumah jabatan Sekda Buleleng, ditemukan sejumlah regulasi telah mengaturnya. Bahkan dalam proses sewa menyewa rumah itu tertera data penganggaran sewa rumah jabatan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah telah masuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang APBD Buleleng dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
 
Dalam penjabaran APBD dalam belanja sewa rumah tertuang dalam DPA SKPD tercatat sejak tahun anggaran 2012. Salah satunya berdasarkan DPA 2020 No.I.20/03/915/20/DPA/2012, nilai sewa Rp 96.000.000,- dengan sewa perbulan sebesar Rp 8.000.000,-.
 
Selain regulasi tersebut, sewa menyewa rumah jabatan Sekda diperkuat melalui beberapa Peraturan Bupati (Perbup) yang telah diterbitkan. Dalam konteks ini ada 4 Perbup yang telah diterbitkan sejak tahun 2012. Dimulai dari Perbup No.4 /2012 hingga Perbup No.75/2015 tentang biaya sewa milik rumah jabatan untuk Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
 
Selain terdapat surat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan pemilik rumah, terdapat sejumlah Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan rumah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Diantaranya, SK Bupati No.012/1040/Hk/2012, tentang penetapan rumah di Jalan Kumbakarna kawasan LC, Singaraja, sebagai rumah jabatan Sekda Buleleng. Soal SK terkait penetapan rumah jabatan Sekda tersebut, Bupati Buleleng telah menerbitkan sebanyak 7 SK hingga tahun 2018 dengan isi yang sama seperti SK pertama sewa menyewa rumah jabatan Sekda diterbitkan.
wartawan
Khairil Anwar
Category

Bupati Satria Tinjau Progres Mesin Pengolah Sampah di TOSS Center Kusamba

balitribune.co.id I Semarapura - Bupati Klungkung, I Made Satria meninjau Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center yang berlokasi di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Minggu (7/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres perakitan mesin pengolah sampah yang didatangkan dari Australia sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan sampah di Kabupaten Klungkung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Turunkan 1.250 Seniman, Ikuti Seluruh Parade PKB 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung memastikan ambil bagian dalam seluruh agenda parade dan perlombaan pada Pesta Kesenian Bali (PKB) 2026. Sebanyak 1.250 seniman dan tim pendukung disiapkan untuk mewakili Badung dalam berbagai kategori yang digelar selama rangkaian PKB tahun ini.

Baca Selengkapnya icon click

Vihara Empu Astapaka Jembrana, 50 Tahun Menjaga Toleransi dan Kerukunan

balitribune.co.id I Negara - Vihara Empu Astapaka pada Minggu (7/6/2026) telah berusia 50 tahun. Tempat ibadah yang ada di ujung barat pulau Bali ini dinilai telah menjadi pilar penting terjaganya kerukunan umat beragama di Jembrana. Keberadaannya menunjukkan kematangan, keteguhan, dan keberlanjutan dalam melayani umat serta masyarakat

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tiga Bersaudari Eksistensikan Balinese Fire Dance

balitribune.co.id I Gianyar - Kreativitas anak muda Bali kembali melahirkan inovasi di bidang seni pertunjukan. Tiga bersaudari asal Gianyar berhasil mengembangkan Balinese Fire Dance, sebuah pertunjukan yang memadukan keindahan tari tradisional Bali dengan atraksi api tanpa meninggalkan pakem budaya yang diwariskan leluhur.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Terima LHP LKPD TA 2025 dari BPK RI, Kabupaten Badung Sukses Pertahankan Opini WTP Ke-12

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.