balitribune.co.id | Gianyar - Empat Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar menyampaikan berbagai usul saran dalam sidang paripurna dewan dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023. Di hadapan Bupati Gianyar, Selasa (18/10/2022), di Ruang Sidang DPRD Kabupaten , keempat fraksi menyatakan setuju dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan APBD Tahun 2023.
Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Ketut Sudarsana menyatakan dari target PAD yang ditargetkan Bupati Gianyar, dirinya yakin PAD bisa ditingkatkan lagi dengan mengintensifkan pungutan, baik pungutan pajak daerah maupun retribusi daerah, penerapan pajak hotel dan restoran secara online, menekan terjadinya kebocoran pajak daerah terutama pada saat puncak kunjungan. Terlebih dengan menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak seperti melakukan pendataan kembali wajib pajak yang belum terdata agar didaftarkan sebagai pemilik NPWPD karena banyak fakta di lapangan villa, bungalow, penginapan, kos-kosan diatas 10 kamar yang belum terdata sehingga mereka belum membayar pajak.
“Untuk restoran maupun rumah makan agar didata kembali karena banyak ternyata rumah makan yang belum membayar pajak, padahal pendapatan rumah makan mereka di atas pendapatan tidak kena pajak, dan mengaudit restoran maupun rumah makan yang membayar pajak tidak sesuai yang seharusnya mereka bayar, menempelkan stiker di belakang kasir yang harus terlihat oleh publik sebagai bentuk edukasi dan penyadaran masyarakat tentang pajak,” jelas Ketut Sudarsana.
Parkir juga menjadi target PAD yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan. “Pajak parkir agar dilakukan pengawasan lebih insentif terkait tranparansi pembayaran pajak parkir oleh masyarakat, maupun perusahaan yang memungut parkir dari lahan yang mereka miliki, termasuk negosiasi kembali kerjasama pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat maupun desa adat yang selama ini merugikan daerah. Retribusi parkir mendata kembali potensi-potensi tempat-tempat parkir yang kita miliki termasuk segera aktifkan parkir-parkir di pasar-pasar, rumah sakit maupun tempat keramaian, obyek wisata dan hiburan dengan sistem online dan menggunakan gate sehingga pendapatan retribusi parkir kedepan bisa mencapai target,” terang Sudarsana.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan serapan pajak yang masih rendah. “Mengingat belum optimalnya serapan potensi pajak, masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak akibat Covid-19,” tanya Sudarta saat membacakan PU Fraksi Golkar. Golkar juga menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan, Fraksi Golkar mendorong agar para guru yang sudah pensiun segera diisi dengan PPPK oleh tenaga guru yang berkualitas dan pengabdi sehingga kualitas pendidikan dasar dapat dipertahankan.
Menurut fraksi Demokrat, bahwa PAD yang dipasang pada RAPBD Tahun 2023 sebesar Rp 1,278 Triliun lebih atau 51,44%, merupakan besaran yang sangat rasional, mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Gianyar sangat memungkinkan, juga kunjungan Wisnu dan Wisman ke Bali dan ke Gianyar sudah mulai normal pasca pandemi Covid-19. Tercapai atau tidaknya target PAD yang telah dirancang, sangat bergantung pada kinerja seluruh Perangkat Daerah terkait, khususnya BPKAD Kabupaten Gianyar. Fraksi Demokrat sangat mendukung segala langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh jajaran Pemkab, termasuk memperbanyak pemasangan tipping box di setiap objek pajak agar pembayaran pajak bisa secara online.
Fraksi Indonesia Raya mempertanyakan realisasi dari PAD yang cukup tinggi. “Dari Struktur dan Postur APBD 2023 yang telah disampaikan, setelah kami cermati target pendapatan terutama pendapatan Asli Daerah cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah memegang peran yang sangat penting karena keberhasilan pencapaian dari target yang ditetapkan akan mencerminkan kualitas dari APBD artinya semua belanja baik belanja operasional, belanja modal, belanja wajib dan lain-lain dapat terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut kira-kira seperti apa langkah-langkah strategis yang akan diambil serta bentuk komunikasi BPKAD selaku koodinator dengan dinas-dinas penghasil. mohon penjelasan,” tanya Ngakan Putra dari Fraksi Indonesia Raya.
