Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fenomena Kebutuhan Uang Tunai di Bali Cenderung Meningkat

Bali Tribune / M. Setyawan Santoso.

balitribune.co.id | Denpasar - Baru baru ini terjadi fenomena berbeda dimana kebutuhan uang tunai di masyarakat Bali yang selama setahun ini menunjukkan kecenderungan menurun, tapi pada bulan Maret 2020 yang lalu  kembali meningkat. Sebenarnya apa yang terjadi ? Berikut adalah penjelasan hasil wawancara Bali Tribune bersama M. Setyawan Santoso, Pengamat Ekonomi yang juga Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Apa yang menyebabkan perubahan jumlah uang tunai di masyarakat ?

Perubahan jumlah uang tunai di masyarakat tergantung pada perilaku masyarakat yang ditentukan oleh  kebutuhan masyarakat dalam memegang uang tunai  (cash). Jika masyarakat memerlukan banyak uang tunai maka ia akan melakukan penarikan dananya dari bank. Sebaliknya jika masyarakat merasa kurang perlu memegang uang tunai maka ia akan melakukan penyetoran ke bank.  Demi memenuhi kebutuhan nasabahnya, bank akan melakukan penyesuaian dengan melakukan penarikan dan penyetoran dananya kepada Bank Indonesia. Jadi, jika kebutuhan masyarakat akan uang tunai bertambah, Bank Indonesia akan menerima setoran uang tunai lebih sedikit dari bank dibandingkan dengan jumlah uang tunai yang ditarik oleh  bank (net outflow) dan demikian pula sebaliknya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mewarnai  perkembangan sistem perekonomian.  Penggunaan uang tunai di masyarakat tergantung pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan perekonomian. Perkembangan global yang memasuki era industri 4,0 yaitu industri yang diwarnai dengan teknologi digital, telah menghasilkan sistem ekonomi digital dan masyarakat yang lebih sedikit menggunakan uang tunai (cashless society).  Hal  ini didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang pada tahun 2019 melaksanakan program Digitalisasi Sistem Pembayaran.  

Bagaimanakah perkembangan penggunaan uang tunai di masyarakat ?

Perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan penggunaan sistem pembayaran digital meningkat mulai dari transaksi pemerintah (pembayaran pajak, retribusi dll) pembayaran digital sektor perdagangan (e-commerse), perbankan,  transportasi dll.  Hal ini tercermin dari menurunnya kebutuhan  pengunaan uang tunai. Jika sepanjang tahun 2018 kebutuhan uang tunai bertambah sebanyak Rp 1,930 miliar, maka pada tahun 2019 kebutuhan tersebut berkurang sebanyak 650 miliar.  Hal ini tercermin dari terjadinya net outflow dari Bank Indonesia sepanjang tahun 2018 dan net inflow ke Bank Indonesia sepanjang tahun 2019.

Kebijakan digitalisasi sistem pembayaran semakin gencar dengan diterapkannya penggunaan QR Code sebagai metode pembayaran.  Semua orang yang memiliki telepon genggam pintar (smart phone)  dan dompet elektronik (e-wallet)  seperti linkaja, dana, gopay dan ovo,  dapat bertransaksi dengan melakukan scan pada QR code yang ada di toko toko.  Penggunaan transaksi melalui QR Code lebih meningkat sejak diberlakukan QRIS (quick response Indonesian standard) sejak tahun 2020 sehingga sekarang dompet elektronik apapun dapat bertransaksi melalui QR code. Dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran digital dan penerapan QRIS secara masal di Bali, kebutuhan uang tunai semakin  menurun. Hal ini tercermin dari terjadinya cash inflow ke Bank Indonesia sebesar Rp 1,988 miliar di bulan Januari dan Rp 413 miliar di bulan Februari 2020. 

Lalu apa yang terjadi dengan penggunaan uang tunai pada bulan Maret kemarin ?

Meskipun demikian, terjadi fenomena yang berbeda pada saat ini.  Pada bulan Maret terjadi net outflow dari Bank Indonesia yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan uang di masyarakat. Untuk menjawabnya tidak perlu memakai teori yang sulit, cukup dengan teori ekonomi makro dasar tentang Permintaan  Uang. Menurut JM Keyness (1883), seseorang memegang uang karena adanya 3 motif yaitu : (1). motif transaksi,  (2). motif berjaga jaga dan motif spekulasi. Yang terjadi saat ini adalah motif pertama dan motif kedua.

Dengan diumumkannya virus corona di Tiongkok pada  bulan Februari tahun 2020,  pada awalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memacu sektor pariwisata yang terancam lesu karena rendahnya kunjungan wisman. Kemudian sejak terjadinya kasus covid pertama tanggal 3 Maret, yang kemudian bertambah secara sangat cepat, pemerintah mengambil kebijakan strategis seperti tetap di rumah (stay at home), bekerja di rumah (work at home), menjaga jarak (phisical distancing).  Kebijakan tersebut khususnya stay at home memerlukan kesiapan teknis dan logistik sehingga muncullah motif transaksi dalam memegang uang tunai.  Meskipun transaksi digital sudah meluas, tapi sebagian masyarakat masih merasa bahwa mereka lebih mudah melakukan transaksi dengan uang  tunai khususnya untuk memenuhi kebutuhan logistik sehari-hari. 

Dengan semakin berkembangnya informasi dan perubahan kebijakan menghadapi covid 19, muncul wacana untuk pembatasan wilayah (lock down). Tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan wabah ini akan mereda. Dengan demikian masyarakat memerlukan tambahan kebutuhan uang tunai dengan motif berjaga jaga untuk berbagai keperluan.  Hal ini tercermin dari terjadinya net outflow dari Bank Indonesia sebesar Rp. 236 miliar.  Saya memperkirakan motif transaksi dan motif berjaga jaga inilah yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan uang pada bulan Maret 2020.  Kedepan, jika kondisi semakin membaik dan program pemerintah meredam penyebaran virus corona berhasil maka kebutuhan uang tunai masyarakat akan kembali normal. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Bapenda Perkuat Penagihan Pajak, Kejar PAD Rp 9,71 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung memperkuat strategi penarikan pajak untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,71 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Target PAD tersebut mencapai Rp 9.713.977.236.804, naik sekitar Rp 181,91 miliar atau 1,91 persen dibandingkan target dalam APBD induk 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Pendidikan Vokasi, Astra Motor Bali Gelar Uji Kompetensi Berstandar Industri di SMKN 1 Manggis

balitribune.co.id | Amlapura - Astra Motor Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pendidikan vokasi berstandar industri. Melalui Vocational Program, Astra Motor Bali menggelar Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Teknik Sepeda Motor (TSM) Honda bagi siswa kelas XII SMKN 1 Manggis, Karangasem, Senin (28/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Astra Motor Resmikan Desa Sejahtera Astra Bengkaung, Dorong Potensi Desa secara Berkelanjutan

balitribune.co.id | Mataram – Astra Motor terus memperkuat kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA). Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Astra Motor, Desa Bengkaung yang berada di daerah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, resmi menjadi Desa Sejahtera Astra Bengkaung binaan Astra Motor, Jumat (25/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Diduga Nyambi DJ dan Overstay 402 Hari, Empat WNA Diamankan Tim Gabungan di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Petugas gabungan mengamankan empat warga negara asing (WNA) dalam Operasi Penegakan Tertib (Gaktib) Polisi Militer "Waspada Wira Tombak" pada Kamis (24/9/2026) malam. Tiga di antaranya diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) di sebuah klub malam, sementara satu WNA lainnya kedapatan overstay hingga 402 hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jamsostek Award 2026: 260 Ribu Pekerja Papua Barat dan Papua Barat Daya Terlindungi

balitribune.co.id | Sorong - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua Barat dan Papua Barat Daya terus diperluas. Hingga 2026, sebanyak 260.647 pekerja rentan di dua provinsi tersebut telah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 111.360 pekerja rentan berada di Papua Barat, sedangkan 149.287 pekerja rentan berada di Papua Barat Daya.

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan, PMI Bangli Jalani Evaluasi Organisasi

balitribune.co.id | Bangli - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangli terus memperkuat tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan kemanusiaan. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Kunjungan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) PMI Provinsi Bali di Markas PMI Bangli, Senin (28/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.