balitribune.co.id | Beberapa hari yang lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan pernyataan yang tegas tentang perekonomian Bali. Bahwa Bali harus segera melakukan transformasi pembangunan ekonomi. Bali harus segera mengarah pada pembangunan industri pengolahan, yang berbasis hortikultura. “Jangan terus-terusan hanya tergantung dari pariwisata” katanya.
Apa yang dikemukakan Menko Airlangga, seharusnya sudah dilakukan di Bali 20 tahun yang lalu. Pada saat itu sudah ada kekhawatiran yang mendalam terhadap situasi perekonomian Bali yang sangat pincang, dibandingkan dengan 30 tahun sebelumnya. Sektor tersier (pariwisata) sudah terlalu dominan, dan sektor primer (pertanian) sudah sangat terpuruk.
Tetapi yang namanya manusia, selalu ingin enaknya saja. Gubernur berganti gubernur, bupati berganti bupati, tetapi tidak ada perubahan kebijakan pembangunan. Kita semuanya terlena dalam zone nyaman, yang menggiurkan, yang glamor, dan dengan gampang bisa memetik PAD. Lalu, terlena pada angka-angka pertumbuhan ekonomi. Sudah beberapa kali digoda oleh perang Perang Teluk, Perang Iran-Irak, resesi dunia, isu Flu Burung, Isu Kolera, penyakit gila anjing, dll, tetapi tetap saja kita tidak bergeming. Tampaknya, hanya Virus Korona yang mampu merubah otak dan kesadaran manusia.
Data yang pernah saya catat (dan mungkin berlaku hingga sekarang) bahwa sektor sekunder (industri pengolahan), sangat padat karya. Pertumbuhan yang hanya 2,5%, dapat menyerap peningkatan tenaga kerja sebesar 13%. Bandingkanlah dengan sektor tersier (pariwisata). Pada saat yang sama, sektor ini bertumbuh 37%, tetapi penyerapan tenaga kerjanya meningkat hanya 15%. Sementara itu, sektor primer (pertanian), yang pertumbuhannya turun 39%, tetapi tenaga kerja yang diserap hanya menurun 28%. Padahal, investasi yang berkembang lebih dari 95% adalah di sektor tersier.
Itu bermakna bahwa kalau ingin melakukan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, maka pembangunan harus dilakukan di sektor pertanian dan pengolahan hasil-hasil pertanian. Tetapi sudah menjadi rahasia umum di dunia, bahwa tidak banyak pemimpin yang ingin berkecimpung dalam pembangunan sektor pertanian. Banyak alasannya, terutama karena alasan-alasan politis.
Kita tidak anti pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebaiknya pertumbuhan itu dilakukan via pemerataan. Yakni via pembangunan pertanian dan pengolahan hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi yang dilakukan, tidak harus melalui perusakan lingkungan, yang kini terjadi sebagai dampak pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang tumbuh “liar”, untuk melayani pariwisata massal. Aduh, Bali sudah babak belur karenanya. Bagitu, merebak virus korona, maka mendadak sontak perekonimian Bali terkontraksi 1% dalam kwartal pertama, dan kemudian terkontraksi lebih dalam lagi yakni 10%, dalam kwartal kedua. Kaum ekonom mengatakan bahwa, kalau dua kwartal sudah terkontraksi, maka hal itu sudah berarti resesi. Inilah hasil dari kebijakan yang “mendewakan” sektor tersier, tanpa memperhatikan sektor primer dan sekunder.
Konsep pembangunan yang dirancang oleh KBS-Ace adalah untuk pembangunan manusia Bali, alam Bali, dan budaya Bali. Kalau konsep pembangunan ini “diperas” dan dilaksanakan, maka seharusnya akan lahirlah program pembangunan di sektor pertanian dan pengolahan (agribisnis). Tetapi kita memerlukan kesabaran, pendampingan yang telaten, dan dilakukan dalam skala subak dan subak- abian. Tidak perlu dilakukan besar-besaran ala kapitalis. Sistem ekonomi desa dinas dan desa adat yang sudah siap kelembagaannya, dapat dimanfaatkan. Sang pemimpin harus siap tidak popuer (untuk sementara waktu), karena pembangunan di sektor pertanian, tidak seperti pembangunan di sektor infrastruktur.
Pada tahun 1950-an, tatkala Jepang memulai pembangunan (industrinya), mereka mulai dengan pembangunan industri pengolahan produk pertanian. Karena hasil produk pertaniannya terjamin (pasarnya, harganya, dan pembayarannya) maka petani pasti senang untuk bertani. Akhirnya, sektor pertanianpun bisa berkembang. L Malassis (orang Perancis yang bekerja di FAO) mengemukakan bahwa pembangunan industri di hilir (pengolahan), akan bisa merangsang pembangunan on farm (pertanian) sebesar 3 kali lipat, bila dibandingkan dengan pembangunan industri di hulu (yang menghasilkan input bagi pertanian).
Oleh karenanya, kaum petani sudah banyak yang mulai meminta bahwa, subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor pertanian, sebaiknya diberikan dalam bentuk subsidi output. Bukan dalam bentuk subsidi input (bibit, traktor tangan, pupuk, dll). Tetapi perubahan kebijakan ini, pasti mendapat tantangan, karena akan mengurangi proyek di kalangan birokrasi dan kalangan kapitalis. Jadi, petani harus siap terus menderita, selain sebagai bamper inflasi, tetapi juga sebagai bamper, agar birokrat dan kapitalis tidak kehilangan pekerjaannya. Akhirnya, marilah kita tunggu saja (juga dengan sabar) pelaksanaan dari kebijakan Menko Airlangga Hartarto itu.
