balitribune.co.id | Denpasar - Gedung DPRD Bali, Senin (20/6), kembali didatangi Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali. Kedatangan mereka ingin menyampaikan aspirasinya yang sempat tertunda beberapa kali.
Dalam aksi simpatik yang dilakukannya dengan membagikan bunga kepada para anggota dan pimpinan dewan yang menerima mereka. Koordinator FKPP I Ketut Sae Tanju mengatakan bahwa aksi ini sendiri dilakukan sebagai bagian dari protes para alumni SMAN Bali Mandara yang memprotes kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengubah status SMAN Bali Mandara dari sekolah asrama menjadi sekolah umum di tahun ajaran 2022/2023 mendatang.
Mereka meminta para wakil rakyat untuk mendukung perjuangan mereka untuk mengembalikan status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah berasrama bagi siswa miskin. "Kami datang untuk meminta sistem pendidikan gratis bagi masyarakat miskin tetap dipertahankan di sekolah Bali Mandara," papar dia.
Pasalnya, menurut mereka jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakannya mengubah status SMAN Bali Mandara menjadi sekolah negeri biasa, dikhawatirkan akan menciptakan penurunan prestasi para siswa. "Bila perlu dikembangkan ke daerah lain. Dengan sistem boarding school siswa miskin tidak lagi berpikir hal-hal di luar pendidikan," kata dia.
Sae Tanju juga mengungkapkan bahwa kebijakan Pemprov Bali yang ingin menyamakan kedudukan SMAN Bali Mandara dengan SMA Negeri lainnya merupakan kebijakan yang keliru. Yakni dengan bantuan dana pusat dan APBD senilai 2,5 juta untuk bantuan pendidikan. Tapi menurutnya, bagi siswa miskin masalah yang dihadapi bukan hanya biaya pendidikan semata. Tapi perlu mempertimbangkan belanja lain seperti transportasi, perut atau faktor-faktor lain di luar kebutuhan belajar mengajar.
"Kebijakan baru sama rata sama rasa tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau alasan anggaran kami tidak terima karena selama pandemi, Pemprov Bali terus membangun infrastruktur. Bali harus bangun juga manusianya," ucap Tanju.
Sementara perwakilan dari Forum Komunikasi Pendidikan Bali (FKPB), Gede Suardana, menyampaikan aspirasinya. Dia menegaskan bahwa biaya pendidikan dengan sistem SMA/SMK Bali Mandara tidak lebih dari 2 sampai 4 miliar.
“Kami sampaikan pembiayaan tidaklah 20 kali lipat yang direncana beasiswa untuk 18 ribu siswa miskin. Siswa di Bali Mandara Hanya 800 ribu per tahun. Maka dari itu kami ingin menyampaikan pendapat dari alumni, FKPB membahas lebih dalam lagi agar tidak ada kajian yang keliru,” tegas dia.
Suardana mengatakan pihaknya akan datang kembali besok, bertemu lagi untuk diskusi dengan pimpinan dan komisi IV, pemerhati pendidikan.
Sehingga keputusan sistem pendidikan di SMA/SMK Bali Mandara itu bisa tuntas secepatnya.Terkait adanya aspirasi demonstrasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengaku akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur Bali, Wayan Koster."Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemprov Bali. Akan kita diskusikan dengan tidak memaksakan kehendak," ucap Sugawa Korry.
Dirinya menambahkan di Bali mengenal harmonisasi, segala apapun kebijakan akan didiskusikan sebaiknya. Terutama dengan tidak memaksakan kehendak.
“Program gubernur tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, dan keinginan adik-adik juga tidak semuanya harus dipenuhi. Berikan kami diskusikan dengan kajian ini dan kami akan melaporkan ini ke gubernur. Mudah -mudahan ada jalan tengah, dan segala sesuatu itu kita hargai gubernur memiliki kebijakan. Mohon bersabar, kita masih ada waktu untuk berdiskusi,” paparnya saat menerima aspirasi.
